Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana akan bertemu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) dan Pemkab Kabupaten Lombok Utara (KLU), guna menuntaskan persoalan klaim tapal batas antar keduanya.
MATARAM - NTB Tribun
“Insya Allah, Senin (hari ini-red) pertemuan itu akan dilakukan,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setprov NTB HL. Sajim Sastrawan Anggrat MH kepada NTB Tribun di ruang kerjanya, Jumat (20/8) kemarin.
Menurut Sajim, sejatinya pertemuan awal itu dihajatkan guna mendengar keinginan kedua pemda. Pemkab KLU akan memperoleh giliran pertama mengenai tapal batas kawasan Pusuk Pass yang sesuai dengan opsi mereka. Setelah itu, menyusul paparan dari Pemkab Lobar. “Sengaja tidak kita panelkan agar tidak terjadi diskusi kusir yang bisa mengarah pada konflik. Ini yang kami hindari,” ungkapnya.
Pola musyawarah itu, Kata Sajim, sangat penting dilakukan guna memperoleh gambaran sejauh mana keinginan kedua pemda mengenai tapal batas Pusuk Pass tersebut. Padahal, tidak sepatutnya hal itu terjadi apalagi Lobar dan KLU adalah sebenarnya merupakan saudara kandung.
“Setelah ada gambaran tapal batas maka Pemprov akan menerjunkan tim untuk mengecek langsung kondisi lapangan dengan melakukan pengukuran dan tentunya kedua pemda akan dihadirkan,” ujarnya seraya berharap, dengan adanya pengukuran lapangan itu maka klaim tapal batas KLU-Lobar akan tuntas.
Sajim pun tidak menampik, hingga kini pihaknya tengah merampungkan klaim tapal batas sejumlah wilayah lain di NTB seperti Pemkot Bima dengan Pemkab Bima, Pemkab Sumbawa dengan KSB. Dimana, Pemprov berprinsip penyelesaian klaim tapal batas harus dilakukan secara tegas, bertahap dan dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
“Untuk Sumbawa-KSB masih ada satu titik yang tengah kita rampungkan karena koordinat itu masih dilakukan pengukuran. Sedangkan, Pemkot Bima-Pemkab Bima tinggal mempertemukan keduanya dimeja perundingan,” tandas mantan Calon Bupati (Cabup) Lobar dari jalur independen beberapa waktu lalu itu. rul
