PATROLI POST : Dimensi Baru Informasi

Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Made Mangku Pastika, Sabtu (21/8) lalu ke Kabupaten Buleleng ternyata membuat para pejabat daerah itu bingung. Bahkan Ketua DPRD Buleleng berkomentar dengan nada tersinggung.

SINGARAJA - Bali Tribun

Kabag Humas Pemkab Buleleng Gede Gunawan AP dan Ketua DPRD Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan yang sedang melayat korban rabies  di Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerokgak, mengaku tidak tahu soal sidak gubernur.  “Soal kunjungan pak gubernur itu saya dengar, tapi saya tidak diberikan data soal itu,” ungkap Kabag Gede Gunawan Minggu (22/8) kemarin. Mungkin sifatnya sidak, lanjut Gunawan, sehingga pihaknya  tidak diajak koordinasi, termasuk Bupati Buleleng. ”Coba tanya ke dinas terkait ke dinas kelautan dan perikanan atau ke dinas pertanian dan peternakan,” ucap Gunawan.

Gubernur Pastika sendiri sempat meninjau bedah rumah di desa Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak, yang bertetangga dengan Desa Ting-tinga. 

Ketua DPRD Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan saat dikonfirmasi soal sidak Gubernur Pastika ke Kecamatan Busungbiu dan Gerokgak, mengaku tidak tahu. ”Saya tidak tahu soal kunjungan  (gubernur - red) itu,” ujarnya.

Bahkan selaku sesama politisi PDI Perjuangan, menurut Dewa Sukrawan, pihaknya tidak dikontak saat Gubernur Pastika di Buleleng. ” Ya mungkin karena merasa didukung rakyat saja sehingga kunjungan itu tidak memerlukan dukungan pejabat daerah. Atau bisa jadi beliau tidak ingin merepotkan semua pihak,” ucapnya lagi.

Informasi yang dihimpun Bali Tribun, Gubernur Pastika mengunjungi Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak. Di Busungbiu, tepatnya Desa Kedis, Gubernur Pastika meninjau Kelompok Minapolitan yakni budidaya ikan Lele, Nila dan Gurami bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan di Kecamatan Gerokgak, Gubernur Pastika yang kelahiran Desa Sanggalangit, Gerokgak ini, menyasar proyek bedah rumah di Desa Pengulon, Puskesmas I Gerokgak, Desa Sumberkima dan Desa Pejarakan.

Di Desa Pengulon sekitar 100 rumah dibedah. Sedangkan di Sumberkima dan Pejarakan, Gubernur Pastika melihat perkembangan proyek sistem pertanian terintergrasi (Simantri) yang dikelompokkan Simantri 016 dan 017.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan  (Kadiskanla) Kabupaten Buleleng Ir Nyoman Sutrisna dan PJS. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistannak) Ir Putu Merta Jiwa, mengaku dihubungi mendadak oleh staf gubernur terkait kunjungan itu. ”Saya sih siap saja kapan pun diperlukan, terlebih lagi hal itu berkaitan dengan bidang tugas saya,” ucap Nyoman Sutrisna yang mengaku dihubungi hanya beberapa saat sebelum Gubernur Pastika tiba di Desa Kedis.

Sedangkan Kadistannak (pjs) Putu Merta mendampingi gubernur meninjau lokasi Simantri 016 di Desa Pejarakan dan Simantri 017 di Desa Sumberkima. ”Keduanya hanya istilah saja, yakni pengelolaan limbah ternak. Air kencingnya dan kotorannya diolah untuk pupuk dan biogas,” ucapnya. war

SINGARAJA - Bali Tribun

Munculnya sengketa hukum atas tanah negara di Buleleng membuat kalangan LSM minta Bupati Buleleng berhati-hati menerbitkan rekomendasi penggunaan tanah negara. Demikian diungkapkan Pengawas Orwil JARI Bali I Wayan Purnamek saat ditemui Bali Tribun, Minggu (23/8) kemarin.

Menurutnya kasus sengketa hukum atas tanah negara yang mencuat di Buleleng tidak lepas dari kebijakan seorang bupati.“ Bupati harus hati-hati mengeluarkan rekomendasi penggunaaan tanah negara sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ucapnya.

“Amanat konstitusi sudah jelas, tanah bumi dan bangunan serta yang berada di atasnya dikuasai oleh negara dan sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan perorangan,” tegasnya.

Purnamek menyinggung kasus pejualan tanah negara yang dilakukan warga Dusun Ambengan Desa Banjar Putu Mariada kepada salah satu anggota Dewan Buleleng.

Sampai saat ini pihak kejaksaan hanya menetapkan si penjual tanah sebagai tersangka. ”Memiliki dengan cara melawan hukum apakah bukan perbuatan pidana,” tanya Purnamek. “Lalu, memiliki dan membangun villa di atas tanah negara tanpa melalui proses yang ditetapkan undang-undang, dibenarkan secara hukum,” lanjut Purnamek.

Selain menahan tersangka, pihak kejaksaan telah menyita tanah negara seluas 76,5 are berikut bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Tak ketinggalan sebidang tanah lain seluas 9 are ikut disita kejaksaan.

Diketahui vila megah di atas tanah negara tersebut milik anggota DPRD Kabupaten Buleleng Wayan Edy Parsa. sud