DENPASAR | patrolipost.com – Sebanyak 13 ribu pecalang dari 1.500 Desa Adat se Bali, sepakat dan mendeklarasikan penolakan terhadap hadirnya preman yang berkedok ormas. Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Gelar Agung Pacalang, di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar, Sabtu (17/5/2025).
Ketua Majelie Desa Adat (MDA) atau Bendesa Agung Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menegaskan, pecalang Bali menjadi garda terdepan menjaga adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali.
“Pecalang Bali sejak leluhur sudah menjaga Bali, nindihin gumi Bali. Pecalang Bali menolak kriminalisme, premanisme dan sikap anarkis yang dilakukan preman berbaju Ormas dan berkedok Ormas,” kata Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet.
Dalam deklarasi tersebut terdapat tiga poin penting yang disampaikan yaitu menolak kehadiran Ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan dan intimidasi masyarakat sehingga menimbulkan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat Bali.
Mendukung TNI/POLRI dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali serta menindak dengan tegas Ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalisasi yang meresahkan masyarakat.
Para pecalang juga mendeklarasikan mendukung sistem keamanan terpadu berbasis desa adat (Sipandu Beradat) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga dan mengamankan wewidangan desa adat dan nindihin Gumi Bali
“Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait dengan isu terhadap Ormas yang kian berkembang,” jelasnya.
Deklarasi ini merupakan respons atas munculnya fenomena premanisme berkedok Ormas yang mulai marak di Bali. Ia juga menegaskan, selama bertahun-tahun dan secara turun menurun, Desa Adat di Bali telah memiliki pecalang untuk menjaga keamanan di setiap kegiatan di desa adat di Bali.
“Berkolaborasi dengan aparat dari Kepolisian dan TNI, sehingga dianggap sudah sangat cukup untuk menjaga keamanan di Bali,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait kesejahteraan pecalang, termasuk soal insentif.
Ia berharap, kepemimpinan daerah saat ini memberikan perhatian lebih terhadap eksistensi pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga adat dan budaya Bali. (pp03)
