Kata Satria Yudha, memang eksekutif dan legislatif sepakat untuk tidak melaksanakan rekrutmen CPNS ataupun P3K jika PTT/GTT tidak mendapatkan prioritas. Pemerintah tidak melakukan rekrutmen CPNS karena ingin memperjuangkan nasib para PTT/GTT.
“Kami sampaikan seperti apa kondisi Bangli. Dimana Bangli kurang diminati dan sekadar dijadikan batu loncatan menjadi PNS. Berkaca dari pengalaman mengikuti test di Bangli kemudian setelah lulus CPNS, beberapa tahun kemudian mengajukan pindah dengan berbagai alasan. Di salah satu sisi Bangli sudah mengeluarkan anggaran besar untuk rekutmen, namun tetap kekurangan pegawai,” tegas politisi dari PDIP ini.
Lanjut Satria Yudha, setelah melalui perdebatan panjang akhirnya ada jawaban atas keinginan pemerintah Kkabupaten Bangli. Dimana ada peluang PTT/GTT maupun pengabdi di kesehatan bisa diangkat menjadi P3K. Untuk bisa diangkat sebagai P3K akan melalui tahapan seleksi, namun di internal Pemkab Bangli saja. PTT/GTT akan bersaingan di internal saja dan yang menentukan lulusnya adalah dirinya masing-masing.
Menurutnya, Bangli diberikan waktu 5 tahun untuk menuntaskan pengangkatan PTT/GTT. “Diberikan waktu 5 tahun untuk menuntaskan. Untuk itu, kemungkinan setiap tahun akan dilaksanakan. Sedangkan jatahnya menunggu dari kementerian termasuk pelaksanaannya,” sebutnya sembari mengatakan jumlah PTT/GTT di Bangli sebanyak 1.700 lebih.
Terpisah, Sekda Bangli IB Gede Giri Putra mengungkapkan hal senada, yang mana ada informasi baik bagi rekan-rekan PTT/GTT. Untuk tahun ini memang belum bisa dilaksanakan rekutmen CPNS karena sudah di-delete oleh Kemenpan RB berdasarkan surat penundaan dari bupati. Diharapkan dapat dilaksanakan di tahun depan.
