BANGLI | patrolipost.com – Dana pembinaan untuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sangat minim, hanya Rp 5 juta per tahun. Dalam kondisi pandemi Covid-19 anggaran untuk pembinaan LPD direfocusing. Dari 150 LPD yang ada di Bangli, sebanyak 8 LPD tidak beroperasi lagi atau kolap.
Plt Kabag Ekoomi Setda Bangli, Dwi Wahyuni mengatakan anggaran pembinaan LPD sebesar Rp 5 juta per tahun digunakan untuk biaya transportasi.
”Dalam pembinaan melibatkan tim Pembina Kabupaten yang beranggotakan dari lintas sektoral,” ujarnya, Kamis (28/1/2021).
Kata Dwi Wahyuni, pademi Covid-19 berimbas dilakukannya refocusing anggaran untuk pembinaan. Pada tahun 2020 tim sudah sempat turun melakukan pembinaan dan sisa anggaran Rp 2,5 juta di-refocusing.
”Sesuai rancangan di tahun 2020 kami melakukan pembinaan untuk 30 LPD, karena anggaran direfocusing baru terealisasi untuk 15 LPD,” sebutnya.
Dalam pembinaan, tim tidak secara teknis menyentuh masalah keuangan, namun sebatas memberikan pemahaman terkait management organisasi atau struktur dari LPD.
Disinggung perkembangan LPD di Bangli, mengacu hasil laporan yang pihaknya terima dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Bangli jumlah LPD sebanyak 150 LPD. Dari jumlah tersebut 91 LPD kondisinya sehat, 36 LPD cukup sehat, 21 LPD kurang sehat, 4 LPD tidak sehat dan 8 LPD macet.
“Ada delapan LPD tidak beroperasi atau macet, diantaranya LPD Tanggahan Peken dan Demulih,” ungkapnya.
Menurut Dwi Wahyuni, penyebab LPD macet karena banyak factor. Diantaranya karena kredit macet, adanya permasalahan di internal, namun kondisi tersebut tidak segera ditangani oleh Bendesa selaku pengawas dengan melakukan pergantian pengurus.
”Seperti LPD Demulih, tim sudah beberapa kali menganjurkan agar dilakukan pergantian pengurus, namun hingga kini tidak dilakukan,” jelas Dwi Wahyuni. (750)
