SINGARAJA | patrolipost.com – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana memangkas sejumlah pos anggaran yang dianggap tidak efisien di APBD 2023. Bahkan, sejumlah anggaran yang dirancang Bupati sebelumya dicoret dan dilakukan rasionalisasi. Kebijakan ini diambil sejalan dengan komitmennya untuk merancang anggaran yang sehat, realistis dan produktif pada postur pembelanjan APBD.
Beberapa pos anggaran yang pada bupati sebelumnya dianggap gemuk dipangkas hingga ke angka minimal. Termasuk diantaranya belanja hibah kepada intansi vertikal. Diantaranya anggaran untuk KONI Buleleng, jika sebelumnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 17,940 miliar oleh Pj Bupati Lihadnyana dipangkas menjadi Rp 10 miliar. Dengan demikian, sebanyak Rp 7,9 miliar dialihkan untuk menyentuh kepentingan lebih luas. Begitu juga dana hibah untuk Undiksha dipangkas menjadi hanya Rp 1 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 3 miliar.
Dana hibah untuk Kodim 1609/Buleleng sebesar Rp 1,2 miliar dipotong menjadi Rp 700 juta. Termasuk Polres Buleleng yang hanya disisakan Rp 150 juta dari sebelumnya Rp 500 juta. Terakhir Pramuka Buleleng mendapatkan anggaran sebesar Rp 100 juta dari sebelumnya Rp 730 juta.
“Dana hibah instansi vertikal dari Rp 28 miliar yang kita setujui hanya Rp 13 miliar. Jadi total yang dipotong sebesar Rp 12,289 miliar,” kata Lihadnyana saat rapat antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Kamis (17/11-2022).
Anggota DPRD Buleleng yang juga Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa sebelumnya menyoroti dana hibah untuk instansi vertikal yang dianggap cukup besar.
“Jangan sampai terkesan Buleleng ini kebanyakan uang sehingga enak saja keluarkan uang untuk instansi vertikal dan instansi lain. Padahal banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi,” katanya.
Menurut Mangku Budiasa, kepada Pj Bupati dan eksekutif telah diberikan masukan untuk selektif dan cermat terhadap usulan-usulan yang masuk.
“Tidak dalam konteks dikurangi bahkan kalau memang dalam kajian dianggap layak, ya harus diberikan bahkan ditambah,” imbuhnya.
Sementara itu dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna SH dibahas soal optimalisasi anggaran yang bersifat pemenuhan hak-hak dasar terhadap pelayanan masyarakat diantaranya terkait dengan pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur.
Seperti yang disampaikan dalam rapat tersebut, APBD Buleleng tahun anggaran 2023 setelah Nota Pengantar Keuangan dirancang sebesar Rp 2,18 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp 92,32 miliar lebih atau 4,06 persen terdiri dari PAD dalam RAPBD sebesar Rp 500 miliar dan Pendapatan Transfer dalam RAPBD dirancang sebesar Rp 1, 68 triliun lebih.
Sementara Belanja daerah dalam RAPBD 2023 dirancang sebesar Rp 2,19 triliun lebih, dengan perbandingan komponen pendapatan dan belanja daerah, RAPBD tahun anggaran 2023 dirancang mengalami defisit sebesar Rp 12,63 miliar lebih yang akan ditutupi melalui Pembiayaan Daerah. (625)
