DENPASAR | patrolipost.com – Mengantisipasi potensi peningkatan kasus Covid-19 dan mencegah kerumunan di akhir tahun, pemerintah berencana menerapkan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia selama periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Efendi, Rabu (17/11/2021) terkait rencana tersebut, mendapat tanggapan pro dan kontra dari beberapa aliansi dan masyarakat.
Salah satunya Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) yang terdiri dari pekerja pariwisata DW, kontrak, guide freelance, sopir freelance, sopir konvensional, penjual souvenir, tukang massage, pedagang acung, pedagang lapak, penjaga destinasi, kusir dokar, atraksi musiman, hingga suplier dan petani, secara tegas menolak pemberlakuan PPKM Level 3 di akhir tahun 2021. Hal ini disampaikan Ketua APPMB Puspa Negara saat dikonfirmasi, Minggu (21/11/2021).
“Kami Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali dengan tegas menolak pemberlakuan PPKM Level 3 di akhir tahun ini yang tanpa dasar saint dan data yang akurat, sekaligus meminta wacana itu dihentikan,” serunya.
Puspa Negara mengatakan rencana pemerintah akan pemberlakuan PPKM Level 3 di akhir tahun 2021 dipastikan nantinya dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik (distrust) dan kekacauan (chaos) sektor pariwisata. Bagaimana tidak? Ini tentu bagi masyarakat di Provinsi Bali sangat lucu dan nyeleneh. Mengingat, Bali tengah bersiap untuk bangkit seirama dengan turunnya level PPKM.
“Ini terlihat lucu dan diatur semena-mena dan sesuka hati, justru kita berharap PPKM turun terus hingga level 1 dan bila perlu hingga level 0 tanpa pembatasan dan menuju true normal,” ujar Puspa Negara.
Menurutnya, dalam perspektif pariwisata Bali terkait tren penurunan level PPKM telah memberi secercah harapan untuk ekonomi bisa bergerak. Terutama sejak adanya pelonggaran PPKM Level 2, serta ditandai open border pada 14 Oktober lalu. Dimana sebanyak 60 persen wisatawan domestik mulai masuk Bali, sedangkan untuk wisatawan mancanegara (wisman) terdapat regulasi tertentu yang menjadi halangan besar.
“Kedatangan wisatawan domestik ini sudah membuat kita mulai tersenyum. Namun untuk wisman masuk Bali, masih ada halangan besar yakni regulasi yang saling bertubrukan diantara kementerian terkait adanya proses karantina 5 hari, Visa On Arrival masih dicabut dan hanya bisa masuk dengan visa B211A (visa busines yang rumit dan perlu promotor),” terangnya.
Sedangkan saat ini regulasi serta mekanisme keinginan Bali untuk bangkit tidak sinkron dengan mekanisme pemerintahan yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa mekanisme tak sesuai dengan time schedule rute internasional dan memang belum potensial untuk Bali, mengingat jumlah negara yang dibuka berjumlah 19 negara.
“Belum berlakunya kembali Visa on Arrival dan belum sinkronnya mekanisme dengan negara kita. Kemudian adanya jadwal pesawat hanya boleh landing setiap 2 jam ini tak sesuai dengan time schedule rute internasional. Jumlah negara yang dibuka baru 19 negara, kita membutuhkan Australia, Turki, dll yang masih tidak termasuk ke dalam 19 negara yang boleh masuk RI,” tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya menyayangkan akan open border Bali yang sudah menginjak hampir sebulan lebih, namun belum adanya schedule penerbangan maskapai asing ke Bali. Bahkan untuk connecting flight, belum diperbolehkan masuk Bali. Sehingga open border ini dikatakan hanya jadi penenang dan halusinasi atau fatamorgana semata.
“Intinya belum ada regulasi yang singkron dan mengarah pada kemudahan open border. Jadi open border ini hanya halusinasi atau fatamorgana. Rakyat didestinasi wisata masih sekarat dan mati suri, namun sekarang akan diperparah lagi dengan adanya rencana pemberlakuan PPKM Level 3 di akhir tahun 2021 tanpa dasar saint, data dan parameter akurat,” ungkapnya.
Sementara itu, rencana pemberlakuan PPKM Level 3 di Indonesia pada akhir tahun ini sudah secara cepat beredar ke manca negara. Tentunya tidak dapat dipungkiri akan mengakibatkan cancellation booking domestic yang masif. Untuk saat ini, tidak sedikit owner maupun pegawai hotel, guest house, homestay, restaurant dan sejenisnya sudah banting setir dan beralih profesi dengan berjualan nasi jinggo, sate lilit atau kuliner lainnya untuk menyambung hidup.
Namun apabila diterapkannya PPKM level 3 di akhir tahun 2021, dipastikan pelaku usaha dan masyarakat yang sumber penghasilannya mengandalkan destinasi pariwisata akan mengalami kerugian lahir dan batin.
“Biasanya akhir tahun adalah masa peak season kita. Kita berharap, akhir tahun ini pariwisata kembali bergeliat meski tetap dengan Prokes ketat dan inovatif. Tapi jika pernyataan Muhajir Efendi ini benar dilaksanakan, maka dipastikan Bali sebagai destinasi wisata tidak bisa berkutik alias masyarakat di destinasi akan melarat dan sekarat,” paparnya.
Pihaknya juga mengungkapkan selain alami kerugian material yakni banyaknya pembatalan booking akhir tahun yang sudah mulai masuk dari wisatawan domestik, juga akan alami kerugian maintenance. Bahkan beberapa event dengan Prokes akan dibatalkan dan bagi pelaku usaha maupun masyarakat di destinasi dipastikan juga alami kerugian mencapai miliaran.
“Belum lagi kerugian maintenance yang tidak diikuti dengan keterisian tamu, habislah kita. Kita ditertawakan oleh dunia akan kelucuan ini dan kami tawarkan solusi, mari memperkuat Prokes, berlomba-lomba membuat dan menunjukkan Prokes inovatif hingga setiap kita menjadi agent penzero Covid-19 menuju Level 0 di tahun 2022,” imbuhnya.
Puspa Negara menegaskan akan ada optimisme baru untuk bangkit dan tumbuh dari keterpurukan pandemi Covid-19 ini. Apalagi ekonomi Bali telah berkontraksi kurang 9,3 persen.
“Jadi kami menuntut dibatalkannya rencana pemberlakuan PPKM Level 3 di akhir tahun. Biarkan level PPKM mengalir sesuai kondisi empirik dan atas dasar data-data faktual yang presisi, bukan berdasarkan perasaan yang subjektif. Karena hal ini bisa menimbulkan distrust dan chaos pariwisata Bali,” tandasnya. (030)
