DEN HAAG | patrolipost.com – Amerika Serikat dan Rusia akan mengajukan argumen dalam proses di pengadilan tertinggi PBB yang memeriksa legalitas pendudukan Israel di wilayah Palestina pada hari Rabu (21/2/2024).
Mahkamah Internasional (ICJ), juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, diminta pada tahun 2022 oleh Majelis Umum PBB untuk mengeluarkan pendapat tidak mengikat mengenai konsekuensi hukum dari pendudukan.
Israel yang tidak ambil bagian, mengatakan dalam komentar tertulis bahwa keterlibatan pengadilan dapat merugikan pencapaian penyelesaian yang dinegosiasikan. Washington pada tahun 2022 menentang pengadilan yang mengeluarkan pendapat tersebut dan diperkirakan akan mengajukan argumen pada hari Rabu bahwa pengadilan tersebut tidak dapat memutuskan keabsahan tindakan pendudukan tersebut.
Lebih dari 50 negara akan menyampaikan argumennya hingga 26 Februari. Mesir dan Prancis juga dijadwalkan untuk berbicara pada hari sidang tersebut.
Pada hari Senin lalu, perwakilan Palestina meminta para hakim untuk menyatakan pendudukan Israel atas wilayah mereka sebagai tindakan ilegal dan mengatakan pendapat mereka dapat membantu mencapai solusi dua negara.
Kemudian pada hari Selasa, 10 negara termasuk Afrika Selatan sangat kritis terhadap tindakan Israel di wilayah pendudukan, dan banyak yang mendesak pengadilan untuk menyatakan pendudukan tersebut ilegal.
Gelombang kekerasan terbaru di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel telah memperumit keluhan yang sudah mengakar di Timur Tengah dan merusak upaya untuk menemukan jalan menuju perdamaian.
Panel beranggotakan 15 hakim ICJ telah diminta untuk meninjau “pendudukan, pemukiman dan aneksasi Israel… termasuk langkah-langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan penerapan undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait.
Para hakim diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mengeluarkan pendapat mereka mengenai permintaan tersebut, yang juga meminta mereka untuk mempertimbangkan status hukum pendudukan dan konsekuensinya bagi negara.
Israel mengabaikan pendapat Pengadilan Dunia pada tahun 2004 ketika mereka memutuskan bahwa tembok pemisah Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional dan harus dibongkar. Sebaliknya, justru diperpanjang.
Dengar pendapat saat ini dapat meningkatkan tekanan politik atas perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan sekitar 29.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan Gaza, sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober.
Israel merebut Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur yang merupakan wilayah bersejarah Palestina yang diinginkan Palestina untuk dijadikan negara dalam konflik tahun 1967. Mereka menarik diri dari Gaza pada tahun 2005, namun, bersama dengan negara tetangganya Mesir, masih mengontrol perbatasannya.
Para pemimpin Israel telah lama membantah bahwa wilayah tersebut secara resmi diduduki atas dasar bahwa wilayah tersebut direbut dari Yordania dan Mesir selama perang tahun 1967, bukan dari Palestina yang berdaulat. (pp04)
