JAKARTA | patrolipost.com – Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyak tenaga kerja asing (TKA) asal China di smelter nikel Indonesia yang tak memiliki visa kerja. Dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Faisal mengungkapkan banyak skandal yang harus dibongkar di balik kebijakan hilirisasi nikel.
Skandal mulai dari masalah TKA nonskill asal China yang masuk tanpa visa/paspor kerja hingga keuntungan dari hilirisasi yang didominasi oleh Negeri Panda itu.
“Tenaga kerjanya enggak pakai paspor, cuma secarik kertas. Ada tukang kebon, juru masak. Oleh sebab itu, karena enggak pakai visa kerja mereka enggak bayar US$100 per bulan,” kata Faisal di Hotel Aryaduta, Selasa (8/8).
Selain masalah tenaga kerja, Faisal juga menyinggung soal keuntungan dari hilirisasi ekspor nikel yang didominasi oleh China.
Ia menyebut kebijakan hilirisasi nikel adalah sebuah ketololan yang luar biasa.
Pasalnya, harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai.
“Kenapa saya bilang tolol? Pertama, harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US$82,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US$40,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US$20,” jelasnya.
Kedua, trader hingga surveyor ditentukan oleh pihak smelter.
“Karena tambang enggak bisa dijual langsung ke smelter harus lewat trader, tradernya dia yang menentukan. Lalu sebelum menentukan trader harus lewat surveyor, surveyornya dia yang menentukan,” katanya.
Faisal mengungkapkan hampir semua modal dalam proses hilirisasi dilakukan oleh pemerintah.
“Modalnya dari mereka, keuntungannya ke China semua dan dia mengeruknya luar biasa, cadangan kita 12 juta ton, sungguh ketololan yang luar biasa. Mereka gak tolol tapi mereka bersiasat tapi mereka berkolaborasi,” katanya.
Sebab itu, Faisal berharap skandal ekspor nikel itu harus dibongkar usai selesainya rezim Presiden Joko Widodo. (305/cnn)
