DENPASAR | patrolipost.com – Bebas dari bui karena kasus narkoba, wanita berkebangsaan Italia dideportasi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Selasa (11/4/2023). Wanita berinisial AS (48) itu telah melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Sebelumnya AS datang ke Indonesia pada akhir bulan Februari 2020 melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan menggunakan visa kunjungan dengan bertujuan untuk berlibur dan keliling Indonesia.
Karena kondisi pandemi saat itu AS mengajukan visa onshore. Pada 19 Februari 2021 AS dibekuk oleh pihak Kepolisian di sebuah villa yang ia sewa di bilangan Seminyak atas kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram.
Atas perbuatannya itu AS divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.
Masa pidana AS berakhir pada 12 Maret 2023, berdasarkan surat lepas W20.PAS.3-PK.05.12-350 dari Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan dan diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
Karena proses pendeportasian belum dapat dilakukan dengan segera, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menyerahkan AS ke Rudenim Denpasar pada hari yang sama untuk didetensi dan diupayakan pendeportasiannya.
Kepala Rudenim Denpasar, Babay Baenullah mengatakan setelah didetensi hampir sebulan dan pihaknya menyiapkan pembelian tiket dan administrasi, akhirnya AS dideportasi dan dikenakan penangkalan.
Wanita kelahiran Napoli tersebut dideportasi melalui bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada 11 April 2023 pukul 19.10 WITA, dengan tujuan akhir Bandar Udara Internasional Leonardo da Vinci Fiumicino, Roma. Pendeportasian AS dikawal ketat oleh 3 petugas Rudenim Denpasar hingga memasuki pesawat.
“Setelah kami melaporkan pendeportasian, keputusan penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya,” tutup Babay. (pp03)
