BANGLI | patrolipost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli menyiapkan anggaran sebesar Rp 33 miliar untuk tangani Covid-19, termasuk juga dampak yang ditimbulkan dari wabah ini. Di sisi lain, Bupati Bangli, I Made Gianyar memutuskan untuk memanfaatkan anggaran perjalanan dinas (Perdin) di eksekutif sebesar Rp 5 miliar. Sementara untuk program atau kegiatan langsung ke masyarakat dengan sistem swaskelola dipastikan tetap berjalan.
Bupati Made Gianyar mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp 33 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam tiga komponen yakni untuk penanganan Covid-19, untuk menggerakkan ekonomi agar tidak merosot serta untuk program sosial. Program sosial yang dimaksud salah satunya membantu warga yang mengalami PKH imbas dari Covid-19.
“Pemerintah menyiapkan program kartu pra kerja. Mengikuti pusat per bulannya penerima kartu pra kerja akan mendapat dana Rp 600 ribu,” sebut Made Gianyar Jumat (10/4/2020).
Sementara untuk penerima jaminan sosial non tunai juga akan dibayarkan setiap bulannya. Menurut Bupati Made Gianyar, untuk kegiatan/program yang menyentuh langsung masyarakat seperti program GGS akan dilaksanakan secara mandiri, dengan mekanisme harus mempekerjakan masyarakat lokal.
“Program dilakukan secara swakelola, karena memang program ke rakyat diamanatkan untuk dapat mengerakan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut untuk penangan Covid-19, sejumlah kegiatan dirasionalisasi salah satunya Perdin. Untuk Perdin di eksekutif Bupati Bangli mengalihkan dana sebesar Rp 5 miliar. “Awalnya BKPAD mengusulkan dana Perdin yang dialihkan sebesar Rp 600 juta. Karena melihat situasi dan kondisi, Saya putuskan untuk di eksekutif anggaran Perdin dialihkan untuk penangan Covid-19 sebesar Rp 5 miliar dari sisa anggaran Rp 9,2 miliar. Biar tidak bicara saja untuk kepentingan rakyat…rakyat, tapi harus betul-betul dibuktikan,” sindir Made Gianyar.
Sementara Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar mengatakan untuk masalah Covid-19 pemerintah seharusnya sudah memikirkan penangan dampak sosial yang ditimbulkan akibat Covid-19. Pemerintah sepatutnya tidak hanya terpaku pada APBD saja.
“Penangan atas dampak sosial yang ditimbulkan Covid-19 harus segera ditindaklanjuti, seperti mereka yang di PHK, atau mereka yang sakit akibat kontak dengan orang yang terserang Covid-19,” tegas politisi PDIP ini.
Wayan Diar menyebutkan bahwa berapa pun besaran ABPD yang digunakan untuk penangan Covid-19 pihaknya siap. “APBD ini terbuka, sudah disepakati berapa pun anggaran yang digunakan untuk penganan Covid-19 tidak ada persoalan. Untuk di eksekutif anggaran Perdin yang dialihkan untuk Covid-19 sebesar Rp 5 miliar, dan kami di sekretariat dewan siap. Berapa pun yang dibutuhkan kami siap,” sebutnya.
Di sisi lain, Wayan Diar mempertanyakan soal anggaran yang sudah teralisasi untuk penganan Covid-19. “RAB sekitar Rp 15 miliar, hanya saja sampai hari ini belum jelas berapa yang sudah direalisasikan dari eksekutif,” katanya. (750)
