BORONG | patrolipost.com – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur, Aleksius Rahman melaporkan kepesertaan Forum Konsultasi Publik (FKP) kurang lebih 100 orang dengan tujuan mampu menjaring pikiran-pikiran terbaik dan juga dukungan terhadap pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Manggarai Timur.
“Kami telah mengundang 100 orang perwakilan dari berbagai pihak/pelaku kepentingan atau komponen masyarakat dan unsur pemerintah untuk hadir pada forum konsultasi publik pembangunan MPP. Kita semua berharap agar kesempatan ini mampu menjaring aspirasi dan pikiran-pikiran terbaik serta mendapat dukungan terhadap pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Manggarai Timur,” ungkap Kadis Alex di Borong, Rabu (24/5/2023).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Timur, Siprianus Habur SSos dalam kesempatan pembukaan forum dimaksud, mengharapkan peran aktif dari berbagai pihak, agar mampu berkontribusi dalam bentuk ide/gagasan guna mendukung terlaksananya pembangunan MPP di Kabupaten Manggarai Timur.
“Kita harus berkomitmen untuk terus berupaya semaksimal mungkin mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Manggarai Timur. Masyarakat harus merasa puas juga terlayani. Oleh karena itu saya sangat berharap partisipasi bapak/ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, untuk bersama-sama kita memberikan masukan atau ide guna rencana baik kita ke depan,” ungkap Wabup Sipri.
Diketahui, reformasi birokrasi telah menuntut para pembuat kebijakan (policy maker) dan penyelenggara kebijakan/implementor untuk melakukan pembaharuan terhadap tata kelola pemerintahan. Pembaharuan tersebut bertujuan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi, berdedikasi dan mampu melayani publik. Dalam skema 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, salah satunya menitikberatkan pada pelayanan publik.
Salah satu bentuk solusi yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah integrasi pelayanan publik yang diimplementasikan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), dimana ini adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta.
Saat ini tahapan pembangunan MPP telah sampai pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik. Forum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh persetujuan pembangunan MPP dari Kemenpan RB.
Persetujuan yang dimaksud sesuai arahan Perpres Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Forum Konsultasi Publik ini merupakan agenda setting dari proses perumusan kebijakan pembangunan MPP Kabupaten Manggarai Timur, yang mengakomodir ide/gagasan, masukan/saran dari berbagai pihak atau pelaku kepentingan. (pp04)
