SURABAYA | patrolipost.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sistem ketahanan perlindungan sosial Indonesia tidak baik. Pasalnya, data penduduk miskin yang disampaikan di bebeapa daerah tidak disampaikan dengan benar.
Kata dia, banyak daerah yang memalsukan data kemiskinan di daerahnya. Hal itu di maksudkan agar daerah yang di maksud tidak terlihat menjadi penyumbang penduduk miskin terbesar di Indonesia.
“Soal data sistem perlindungan sosial, banyak daerah yang ditanya jumlah orang miskin ya, karena ingin daerahnya didata telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu pun dikurang,” ujarnya kemarin).
Akan tetapi, ketika ada pembagian bantuan sosial (bansos) di daerah-daerah yang disebabkan oleh bencana, seperti pandemi global Covid-19, banyak daerah yang mengklaim bahwa kawasannya memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak. Hal tersebut, agar bansos yang dikirimkan lebih banyak.
“Di daerah jumlah orang miskin yang bertambah, itu bukan pada masa sebelum pandemi ini saja, sebelum ini pun itu pernah terjadi,” jelasnya.
Padahal akurasi, kelengkapan dan pembaharuan data itu merupakan hal yang penting. Namun, seringkali data itu dikembalikan agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, bahkan hingga tiga kali.
Ia pun menegaskan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengawasi data penduduk miskin secara ketat. Tentunya agar Indonesia bisa mengurangi tingkat kemiskinan, dan ketika ada bencana seperti ini, bansos bisa tersalurkan dengan tepat.
“Kita harus secara bersama-sama membasmi kemiskinan absolut dan extreme poverty (kemiskinan ekstrim) itu harus mendekati 0 persen pada tahun 2024, terjadi sekarang kenaikan merambat dan ini yang harus kita tekan bahkan sampai dengan 0,” tegasnya.(305/jpn)
