SINGARAJA | patrolipost.com – Luar biasa. Secara berturut-turut 10 kali Kabupaten Buleleng meraih predikat memuaskan dalam tata kelola keuangannnya.
Hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pemkab Buleleng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. Hasil ini memantapkan LKPD Buleleng semakin berkualitas.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2023 diserahkan langsung Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat Sidang Paripurna ke 9 Masa Persidangan I Tahun 2024 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu 22 Mei 2024.
Usai penyerahan LHP, Lihadnyana mengatakan dengan diraihnya opini WTP ke 10 ini, menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Buleleng semakin berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jumlah catatan yang diberikan oleh BPK RI. Sebelumnya, ada 14 catatan yang diberikan.
“Saat ini berkurang signifikan menjadi delapan. Ini hasil komitmen kita untuk terus mengupayakan laporan keuangan yang maksimal. Termasuk di dalamnya tentang penataan aset,” kata Lihadnyana.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik tentunya sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola keuangan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dimulai dengan perencanaan penganggaran yang baik. Penganggaran dialokasikan untuk belanja daerah. Belanja daerah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu semua telah dilakukan secara akrual dan sangat bijaksana oleh Pemkab Buleleng.
“Dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat meningkat melalui tata kelola keuangan yang baik,” imbuh Lihadnyana.
Atas capaian itu Lihadnyana menyatakan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Buleleng. Termasuk kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng. Dengan kerja keras seluruh pihak ini, dapat mewujudkan laporan keuangan yang semakin berkualitas.
“Di bawah komando Sekda Gede Suyasa semua bekerja keras untuk mencapai WTP ke 10 ini,” ujarnya.
Sementara itu, I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam sambutannya mengatakan BPK RI terus mendorong perbaikan laporan keuangan kabupaten/kota di Bali secara lebih lanjut dan terstruktur. Dalam hal LKPD tahun anggaran 2023 pemerintah kabupaten/kota di Bali, telah terjadi perbaikan yang signifikan.
“LKPD yang disajikan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual,” jelas Satria Perwira. (625)
