SEMARAPURA | patrolipost.com – Gubernur Bali I Wayan Koster merekomendasikan biaya perjalanan dinas 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Klungkung dirasionalisasi. Rekomendasi itu disampaikan gubernur dalam verifikasi APBD Perubahan Klungkung Tahun 2019 di Provinsi Bali.
“Mengingat anggaran perjalanan dinas di APBD Klungkung membengkak, disarankan agar dana tersebut dialihkan ke program-program prioritas lainnya yang pro rakyat,” demikian isi rekomendasi itu.
Menyikapi hasil verifikasi Gubernur Bali ini, Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra membenarkan adanya rekomendasi dari Gubernur Bali terkait rasionalisasi pada beberapa anggaran perjalanan dinas di beberapa OPD di Klungkung.
Mau tidak mau untuk validnya anggaran tersebut, maka Pemkab segera melakukan pemangkasan kegiatan perjalanan dinas di beberapa OPD yang disebutkan gubernur. Namun ketika ditanya Sekda Putu Gde Winastra, tidak menyebutkan secara gamblang nama OPD dimaksud hanya menyebutkan ada lima OPD yang perjalanan dinasnya disorot dalam verifikasi Gubernur .
“Ada sejumlah OPD yang perjalanan dinasnya akan kita kurangi. Nanti dananya kita gunakan untuk program prioritas, sesuai hasil verifikasi Gubernur. Yang akan dikurangi hanya di internal OPD sesuai rekomendasi Gubernur saja,” ungkap Sekda Winastra, seraya mengatakan belum mengantongi data pasti mengenai jumlah anggaran yang akan dipangkas.
Kepala Badan Pelayanan Keuangan Pendapatan Daerah Dewa Gede Giriawan dihubungi terpisah, memastikan ada lima OPD yang dipangkas antara lain Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat.
Sementara itu di pihak lain, Inspektur Daerah Klungkung I Made Seger, Senin (4/11) mengatakan dirinya belum memperoleh data detail terkait rasionalisasi perjalanan dinas di instansi yang dipimpinya. Kalaupun harus dirasionalisasi, Made Seger mengatakan tidak mempermasalahkannya, apalagi tidak berdampak pada jumlah program yang sudah direncanakan.
I Made Seger menyadari, anggaran Pemkab Klungkung saat ini diakuinya sedang minus, sehingga wajar jika harus dilakukan rasionalisasi.
“Intinya kami tidak masalah, kita akan rasionalisasi, yang penting tidak sampai mengurangi program, kan hasil rasionalisasi untuk program prioritas. Apalagi kita tahu Klungkung sedang kekurangan anggaran,” pungkasnya. (855)
