SEMARAPURA | patrolipost.com – Kabupaten Klungkung terus berbenah dalam menghadapi potensi bencana alam. Wilayah yang dikenal dengan keindahan alam dan garis pantainya ini, ternyata menyimpan risiko besar terutama dari ancaman gempa bumi dan tsunami. Menyikapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klungkung kini tengah memperkuat strategi mitigasi melalui penyempurnaan rencana kontingensi.
Rabu (16/7/2025), BPBD Klungkung menggelar uji publik dan Focus Group Discussion (FGD) kelompok terfokus di kantornya bersama sejumlah pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan itu perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klungkung, tim dari Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali dan pihak terkait lainnya.
“Kabupaten Klungkung memiliki 11 jenis potensi bencana dari kategori nasional. Maka dari itu, penyusunan rencana kontingensi harus benar-benar matang,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Klungkung, I Putu Widiada.
Melalui FGD ini, Widiada menargetkan dokumen rencana kontingensi gempa bumi bisa segera diajukan ke bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan bupati (perbup). Rencana ini diharapkan bisa digunakan sebagai panduan operasional saat menghadapi situasi darurat di tahun 2026.
“Dengan rencana ini, semua OPD punya pedoman yang jelas. Jika bencana terjadi, tidak perlu bingung siapa berbuat apa. Setiap instansi sudah tahu perannya masing-masing,” tambahnya.
Ia menegaskan, letak geografis Klungkung membuat daerah ini memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana. Pesisir selatan misalnya, rawan diterjang tsunami. Selain itu, wilayah ini juga masuk dalam zona rawan erupsi Gunung Agung karena Sungai Unda yang berpotensi menjadi jalur aliran lahar dingin.
“Ke depan, kami ingin seluruh potensi bencana di Klungkung memiliki rencana kontingensinya masing-masing,” ungkap Widiada.
Sementara itu, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Bali, Agus Bambang Priyanto menegaskan bahwa rencana kontingensi bukan hanya sebatas dokumen di atas kertas.
“Ini adalah bentuk kesiapan yang sesungguhnya untuk menyelamatkan nyawa, melindungi aset, dan mempercepat proses pemulihan setelah bencana terjadi,” kata Agus.
PMI, lanjutnya, akan terus berperan aktif dalam mendampingi pemerintah. Mulai dari pelatihan, edukasi masyarakat, hingga penyediaan logistik darurat menjadi bagian dari komitmen kemanusiaan yang terus dijalankan. (855)
