RUTENG | patrolipost.com – Pemerintah kabupaten Manggarai menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2024 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Bidang Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
Penghargaan tersebut diberikan karena Pemkab Manggarai dinilai sukses mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat.
Selain Kabupaten Manggarai, terdapat 33 provinsi dan 452 kabupaten/ kota lainnya yang juga memperoleh penghargaan yang sama dan telah berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan lebih dari 95 % dari total penduduk.
Mewakili Bupati Manggarai, Plt Asisten II Marianus Y Djelamu SP didampingi kepala BPJS Kabupaten Manggarai Gusti Ayu Agustina, menerima penghargaan yang diserahkan Wakil Presiden RI Prof Dr KH Ma’ruf Amin bertempat di Krakatau Grand Ballrom TMII Jakarta Timur, Kamis 8 Agustus 2024.
Acara yang bertemakan ‘’Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarkat Indonesia’’ juga dihadiri sejumlah undangan. Diantaranya, Presiden ISA Sri Datuk Mohhamad Azam, Menteri koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof Dr Muhadjir Effendy, Direksi BPJS Kesehatan, gubernur, bupati serta para walikota.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komperhensif dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, di Indonesia UHC ini diwujudkan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN) kartu Indonesia Sehat (KIS).
Namun Wapres mengungkapkan, pelaksanaan program masih terus dievaluasi terutama permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS.
“Saya berharap hambatan ini tidak menghalangi upaya BPJS kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan,” katanya.
Wapres juga berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayahnya sekaligus menjadi contoh yang baik bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum hadir hari ini.
Wakil Presiden juga meminta pemerintah daerah harus terus memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS termasuk pekerja informal.
Beliau juga berpesan agar semua pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan sampai 100 %, perlu adanya pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terluar dan sulit terjangkau, pemerintah daerah harus mendorong warganya yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS.
Selain itu memastikan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan. Pemerintah pusat, daerah dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi.
Sementara itu Direktur utama BPJS kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam laporannya menerangkan, kepesertaan JKN-KIS dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hingga 1 Agustus 2024 jumlah peserta JKN-KIS mencapai 275.520.647 jiwa atau lebih dari 98 % dari total penduduk Indonesia yang pada tahun 2024 jumlah penduduk mencapai 281.603.800 jiwa.
Capaian ini kata Ali Ghufron menjadikan program JKN-KIS sebagai program jaminan kesehatan yang single payer, komperhensif, terintegrasi, terbesar dan tercepat di dunia.
”Meski masih banyak tantangan, ada yang tidak aktif, ada yang menunggak iuran dan lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pemerintah daerah mendapatkan dan mendaftarkan penduduknya pada segmen PBPU Pemda.
“Kami beserta seluruh jajaran BPJS kesehatan di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati dan Walikota atas komitmennya yang sangat tinggi, dalam mencapai UHC dan mengoptimalkan layanan program JKN di wilayah masing-masing,” tuturnya.
Ali Ghufron juga menambahkan, dalam rangka mengoptimalkan tercapainya Indonesia UHC hingga level desa, saat ini BPJS kesehatan telah mengembangkan upaya terintegrasi untuk memetakan, menyisir, mengadvokasi, registrasi seluruh masyarakat dalam kepesertaan program JKN melalui strategi yang kita sebut “Pesiar” : petakan, sisir, advokasi, registrasi ditingkat desa.
Dirinya juga menjelaskan hingga kini, jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS yakni kurang lebih sebanyak 23.000 lebih untuk faskes primer dan 3.120 faskes rujukan.
Seperti diketahui, UHC Award Diberikan kepada seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk. (pp04)
