BANGLI | patrolipost.com – Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta memastikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) akan segera cair. Pencairan TPP menunggu insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) cair.
Hal tersebut disampaikan Bupati usai Rapat Paripurna DPRD Bangli dengan agenda penetapan Ranperda APBD Perubahan tahun 2021 bertempat di ruang Krisna Kantor Bupati Bangli, Jumat (20/8/2021).
Bupati Sedana Arta mengatakan, pembayaran TPP wajib ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Usulan rekomendasi dapat diajukan setelah insentif Nakes dibayarkan. “Aturannya insentif Nakes 50 persennya harus sudah cair,” sebutnya.
Terkait insentif Nakes, saat ini Dinas Kesehatan maupun RSU Bangli sedang berproses. “Jika minggu ini sudah naik ke BKPAD, maka segera insentif ini cair,” ujarnya.
Pihaknya pun mendorong agar proses dipercepat, mengingat semua sudah menggunakan sistem. “Input data sudah pakai sistem. Segera diproses sehingga insentif dapat diterima Nakes,” tegasnya, seraya menyebut diperkirakan bulan September, TPP juga bisa dicairkan.
Disinggung soal anggaran Covid-19, Sedana Arta menegaskan, anggaran untuk Covid-19 sudah tercover. Adapula tambahan dalam bentuk dana tak terduga. “Anggaran Covid-19 sudah tercover memang nilainya cukup besar,” sebutnya.
Sementara Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika mengatakan, APBD Perubahan tidak ada perubahan yang signifikan. Menurut Ketut Suastika hal tersebut karena pada APBD Perubahan menuangkan refocusing yang dilakukan.
“Rancangan APBD Perubahan sudah memenuhi arahan dari pemerintah atasan. Kami di Dewan menyetujui segala yang diajukan bupati,” ujarnya.
Kata politisi asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ini saat ini yang menjadi fokus adalah anggaran untuk penanganan Covid-19. Kemudian untuk peningkatan layanan kesehatan juga dilakukan pengembangan di RSU Bangli.
Terkait rencana pembangunan, DPRD Bangli menekankan agar pembangunan tidak sampai menghambat layanan bagi masyarakat. APBD perubahan sudah ketok palu, tinggal dilakukan verifikasi di provinsi, setelah itu akan dilakukan pembahasan APBD induk 2021. (750)
