GIANYAR | patrolipost.com – Setelah mendengar pandangan umum fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 tanggal 5 Juni lalu, kini Bupati Gianyar, I Made Mahayastra menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum fraksi-fraksi, Rabu (7/6).
Mengawali jawabannya, Bupati Mahayastra menjawab Pandangan Umum Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Ni Nyoman Etty Yuliastuti, yang menyoroti beberapa hal yang menjadi catatan yaitu terjadinya kesalahan penganggaran atas belanja barang dan jasa serta belanja modal, pembayaran atas belanja jasa ketersedian layanan infrastuktur transportasi, serta kekurangan volume pada pekerjaan gedung dan bangunan pekerjaan infrastuktur jalan.
Terkait hal tersebut, Bupati Mahayastra menyampaikan bahwa untuk ke depannya dalam melakukan proses penganggaran maupun pada proses realisasi anggaran, akan lebih cermat dan melakukan evaluasi kepada seluruh OPD sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tanggapan tersebut juga disampaikannya terhadap pandangan Umum fraksi Golkar.
Terlebih menjawab PU Fraksi Golkar, Bupati Mahayastra menjelaskan terkait perekrutan Guru PPPK di Tahun 2024 sehingga dapat mengakomodir seluruh kekurangan pengajar di segala tingkatan. Bupati Mahayastra juga telah menyampaikan usulan PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 yang sudah diusulkan ke BKPSDM Kabupaten Gianyar sejumlah 789 Formasi Guru SD, dan 776 formasi Guru SMP dengan total usulan sebanyak 1.565 Formasi JF Guru.
“Berkenaan dengan guru pada jenjang Taman Kanak-kanak untuk formasi PPPK, jabatan fungsional guru hanya diperuntukkan pada satuan pendidikan negeri, dan sudah mencukupi,” jelas Bupati Mahayastra.
Dari segi kesehatan, atas pandangan Fraksi Golkar terkait meningkatnya kasus gigitan anjing yang dalam kurun waktu sebulan yang mencapai ratusan orang di Kabupaten Gianyar, berbagai langkah strategis telah dilakukan, diantaranya dengan melalui berbagai media informasi mengedukasi masyarakat agar memelihara anjing secara baik dan benar dari bagaimana cara dikandangkan/diikat, diberi makan, dijaga kesehatannya dan jika sampai tergigit hal apa yang harus dilakukan.
Berikutnya melakukan vaksinasi rabies secara rutin dan berkala. Jawaban Bupati Mahaystra selanjutnya ditujukan kepada fraksi demokrat berkenaan nasib para pegawai honorer yang hingga kini nasibnya belum jelas. Bupati Mahayastra menyampaikan jumlah pegawai honorer dan tenaga harian lepas di Kabupaten Gianyar mencapai 5.211 orang, jika dipaksakan menaikkan gajinya maka diperlukan anggaran mencapai Rp.200 miliar lebih, sementara kemampuan daerah belum bisa memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Jika hal tersebut dipaksakan maka akan ada ribuan pegawai yang harus di PHK. Maka untuk itu pilihan pemerintah daerah saat ini tetap mempertahankan jumlah pegawai THL.
Terakhir Bupati Mahayastra juga mengucapkan terima kasih kepada fraksi Indonesia Raya atas segala apresiasi saran dan masukan yang telah disampaikan.
”Atas apresiasi dari Fraksi Indonesia Raya kepada kami, dimana dalam situasi ekonomi yang belum normal, kami masih mampu menjalankan janji – janji politik secara berkesinambungan meskipun masih ada kekurangannya, kami sampaikan terima kasih,” ucapnya.
Bupati Mahayastra juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya atas diterimanya Ranperda yang telah disampaikan guna mendapat pembahasan lebih lanjut.
“Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat disetujui sebagai dasar untuk menetapkan Ranperda menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Bupati Mahayastra. (kominfo/abg)
