Bupati Sedana Arta Akui Bangli Hadapi Tantangan Fiskal Cukup  Berat

entry meeting1
Acara Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bangli Tahun Anggaran 2025. (ist)

BANGLI | patrolipost.com – Bupati Sedana Arta tidak menampik bahwa Bangli menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. Ia mengungkapkan fakta bahwa selama masa kepemimpinannya, pembangunan di Bangli sangat bergantung pada sumber dana eksternal.

“Perlu kami sampaikan bahwa saat ini ruang fiskal Kabupaten Bangli tergolong rendah. Sekitar 90% pembangunan bersumber dari dana non-PAD, seperti BKK dari kabupaten lain,” ungkap Sedana Arta menerima Tim BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/4/2026).

Bacaan Lainnya

Bupati dua kali periode ini  menyoroti “bom waktu” regulasi tahun 2027, dimana belanja pegawai dipatok maksimal 30%, sementara posisi Bangli saat ini masih tertahan di angka 46%. Menurutnya, perlu langkah ekstrem dan inovasi pendapatan agar target tersebut bisa terpenuhi.

Disamping itu Bupati Sedana Arta juga menyinggung usulan mengenai imbal Jasa Lingkungan. Sebagai “hulu” yang menyuplai air ke berbagai wilayah seperti Badung, Gianyar, Denpasar, hingga Karangasem, Bangli berharap ada keadilan ekonomi.

“Kami mohon dukungan BPK untuk mengkaji regulasi sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, agar daerah penerima manfaat air dari Bangli memberikan kontribusi nyata bagi ruang fiskal Bumi Turus Lumbung ini,” harap Bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini.

Sementara demi kelancaran pemeriksaan, Bupati memberikan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap kooperatif dengan memberikan akses data seluas-luasnya kepada tim BPK. Serta menunjuk Staf Kompeten yang benar-benar menguasai data untuk mendampingi pemeriksa sehingga proses dapat berjalan dengan cepat dan akurat.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengapresiasi keterbukaan Pemkab Bangli. Ngurah Satria mengatakan bahwa pemeriksaan terinci ini adalah validasi atas bukti-bukti sah di lapangan.

“Tujuan akhir dari pemeriksaan ini bukan hanya soal opini WTP, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bangli,” ungkapnya. (750)

Pos terkait