DENPASAR | patrolipost.com – Dalam melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) secara nasional khususnya dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN, Kemendikbud Ristek berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Business Matching. Temu Bisnis Tahap VII tahun 2024 digelar di Bali Beach Hotel Sanur 4 hingga 7 Maret 2024.
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Kemendikbudristek menampilkan produk inovasi dari berbagai program Merdeka Belajar seperti Dana Padanan, Kompetisi Kampus Merdeka, Hibah Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan, serta program dan pendanaan lainnya.
“Berbagai program yang mendorong munculnya Produk Dalam Negeri (PDN) sebagai substitusi impor seperti charging station untuk mobil elektrik, bus listrik merah putih, drone, sepeda motor hasil konversi ke energi listrik, water quality meter dan lain-lain merupakan hasil pelaksanaan program-program Merdeka Belajar,” ucap Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti Sutar dalam acara media briefing Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024, di Bali Beach Hotel Sanur, Senin (4/3/2024.
Kemendikbudristek menargetkan penggunaan anggaran belanja untuk produk dalam negeri mencapai 90 persen. Kemendikbudristek mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.
“Kami punya dua kepentingan. Pertama sebagai pengguna anggaran, kami sendiri menargetkan sekitar 90% bisa menggunakan produk dalam negeri,” kata Suharti pada Temu Bisnis Tahap VII tahun 2024 dalam rangka Aksi Afirmasi BBI di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Senin, 4 Maret 2024.
Sebagai koordinator sektor pendidikan, pihaknya memiliki kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk alokasi anggaran seperti dana BOS. Ia mendorong satuan pendidikan di daerah menggunakan produk dalam negeri.
“Kepentingan kedua, kita punya database sehingga tahu produk apa yang dibutuhkan untuk riset dan teknologi dan pengembangannya lebih lanjut,” jelasnya.
Dalam bussiness matching yang mempertemukan pengguna anggaran dan produsen itu, Suharti berharap akan ada transaksi.
“Pada perkembangannya, afirmasi bisnis ini akan mewujudkan kemandirian menuju Indonesia Emas,” ungkapnya.
Temu bisnis tahap VII itu seluruhnya diikuti oleh produsen produk-produk dalam negeri. Produk yang sebelumnya diadakan secara impor kini sepenuhnya digantikan oleh produsen nasional.
Industrialisasi substitusi impor itu diantaranya, stasiun pengisian kendaraan listrik, drone, sepeda motor, konversi kendaraan listrik, perangkat pengukur kualitas air hingga bus listrik Merah Putih karya anak bangsa.
Terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto berharap produsen Tanah Air melakukan sertifikasi produk mereka. Sertifikasi memudahkan produsen mendapatkan akses menawarkan produk mereka kepada pengguna anggaran. Selain itu sertifikat TKDN juga untuk menjaga investasi.
“Dalam e-catalog, penyedia harus menjelaskan tentang kapasitas produksi. Ini penting, karena permasalahan klasik, para pembeli butuh dalam waktu segera,” kata Eko.
“Ini penting sekali karena dapat menyesuaikan kebutuhan dari para penyedia barangnya,” tambahnya. (pp03)
