DENPASAR | patrolipost.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 secara makro sudah tercapai, bahkan banyak angka yang berada di atas rata-rata nasional.
“Target makro pertumbuhan ekonomi selama 19 tahun dikurangi masa Covid-19 ini relatif tercapai. Kecuali masa Covid-19 karena itu di luar kontrol manusia,” jelas Dewa Indra, di Denpasar, Selasa (16/1/2024).
Secara umum, birokrat asal Desa Pemaron, Buleleng, tersebut menjabarkan inflasi di Bali selama hampir 20 tahun ini cukup terkendali.
“Pengecualian terjadi pasca pandemi Covid-19, karena pariwisata baru dibuka dan daya beli masyarakat tiba-tiba melejit sehingga berdampak inflasi. Namun, tahun 2023 inflasi kembali terkendali,” imbuhnya.
Selain itu, angka baik juga diikuti oleh Indeks Gini Ratio, yang bisa dilihat ketimpangan di Bali jauh di bawah nasional.
Tingkat kemiskinan di Bali juga jauh di bawah nasional. Menurutnya, kemiskinan tidak bisa dinihilkan karena ada aspek fisik yang menentukan seperti disabilitas dan demografi. Tentang kemiskinan ekstrim yang mencuat akhir-akhir ini juga dinilai masih sangat rendah di Bali.
Mengenai beberapa penurunan seperti di bidang peternakan, perikanan dan pertanian, ia tidak menampik memang ada produksi yang turun. Namun, ada indikator lain yang harus dilihat seperti nilai tukar petani yang cukup naik.
“Produksi menurun tapi dibarengi dengan kenaikan nilai tukar petani, sehingga hal itu bisa diimbangi,” ucapnya.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun.
“Bertujuan untuk merancang sistem perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara,” kata Fernando.
Menurutnya RPJPN juga menjadi acuan Kepala Daerah dalam menyusun RPJPD. Ia juga menambahkan permasalahan yang terjadi di Indonesia yang menjadi fokus DPD RI Komisi IV yaitu tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, pendapatan negara yang masih menengah serta kesenjangan pembangunan dalam daerah.
Sementara, Pimpinan DPD RI Mahyudin menekankan RPJPN harus bisa memperjuangkan kepentingan daerah yang belum terwakili. (pp03)
