BANGLI | patrolipost.com – Dampak dari serbuan lalat di Kintamani mengganggu kenyamanan para wisatawan. Gangguan lalat diduga menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata KIntamani.
Fenomena ini mendapat perhatian serius Pemkab Bangli. Buktinya Dinas Pariwisata Bangli menggelar forum group discussion (FGD) untuk merumuskan langkah pengendalian lalat yang dinilai meresahkan, pada Kamis (29/1/2026).
Ditemui usai FGD, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirga Yusa tidak menampik jika jumlah kunjungan wisatawan tahun 2025 alami penurunan hingga 400 ribu dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian Dirgayusa tidak berani secara jelas mengungkapkan jika penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke KIntamani disebabkan karena serbuan lalat.
Dia mengatakan FGD digelar sebagai respons atas pengaduan masyarakat dan pelaku pariwisata. Menurut pelaku pariwisata, keberadaan lalat dianggap mengganggu kenyamanan tamu, baik di restoran maupun di daya tarik wisata (DTW) kawasan Kintamani dan berujung pada penurunan jumlah kunjungan.
“FGD ini bertujuan untuk mendapatkan rumusan perencanaan aksi dalam penanganan gangguan lalat. Target kami adalah pengendalian, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama pelaku pariwisata,” kata mantan Camat Kintamani ini.
Pelaksanaan FGD menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Sebanyak 40 peserta hadir, terdiri atas pemilik hotel dan restoran serta anggota PHRI di kawasan Kintamani.
Dalam forum yang berlangsung di ruang rapat Kresna Pemkab Bangli tersebut, kata Dirgayusa para pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya swakelola, mulai dari pemasangan tirai, rumah kaca, hingga sterilisasi lingkungan. Namun apa yang telah dilakukan pelaku usaha hasilnya belum maksimal dalam meminimalisasi serbuan lalat.
“Mereka sangat berharap adanya peran serta pemerintah dalam penanganan lalat,” kata Dirga.
Dari hasil diskusi, sejumlah faktor diduga menjadi penyebab, diantaranya persoalan pengelolaan sampah serta limbah yang dimanfaatkan petani sebagai pupuk pertanian.
Realita ini dinilai menimbulkan kontradiksi kepentingan antara sektor pertanian dan pariwisata.
“Itulah sebabnya kami lakukan kolaborasi untuk penanganan. Tujuannya merumuskan rencana strategis dan kolaboratif antara pemerintah dengan stakeholder, pengusaha hotel, restoran dan adanya program tematik dalam menangani lalat,” tegas Dirgayusa.
Hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bahkan, Dirga menyebut diperlukan keputusan politik lanjutan, termasuk kemungkinan produk hukum serta dukungan anggaran dari APBD. “Harapan pelaku usaha, dalam jangka pendek sudah ada penanganan pengendalian di sekitar hotel dan restoran,” ungkapnya. (750)
