DENPASAR | patrolipost.com – Animo masyarakat dalam mengikuti vaksinasi Covid-19 di wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha sangat tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya antrean dan berkumpulnya warga masyarakat.
“Sejak diberlakukannya PPKM Darurat yang mempersyaratkan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus memperlihatkan sertifikat vaksinasi, barulah terjadi lonjakan masyarakat yang mengikuti vaksinasi di tempat ini,” kata Sekretaris Daerah dan Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra di Denpasar, Kamis (15/7/2021).
Untuk mencegah antrean dan kerumunan masyarakat, Pemprov Bali akan memperbaiki sistem layanan dan menghentikan sementara pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wantilan DPRD dan Gedung Nari Graha.
Sekda Dewa Indra mengatakan, sebelumnya telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah kerumunan akibat banyaknya warga masyarakat yang datang yaitu dengan menambah personel tim vaksinator, memperpanjang jam operasional layanan vaksinasi, dan menerapkan kuota vaksinasi harian yang dilengkapi dengan nomor pendaftaran.
Namun masih terjadi peningkatan jumlah warga masyarakat yang datang ke tempat vaksinasi sehingga terjadi kerumunan.
“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini,” kata Dewa Indra.
Untuk itu Sekda berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk terus membuka layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan (Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit), serta mengaktifkan kembali layanan vaksinasi berbasis banjar.
“Kami menghimbau kepada masyarakat yang belum vaksin untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kami juga mohon fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pintanya. (pp03)
