MANGUPURA | patrolipost.com – Komisi IV DPRD Badung melakukan kunjungan ke SMPN 2 Mengwi, Rabu (22/7/2020) diterima langsung Kepala Sekolah, I Nyoman Suardana. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV Made Sumerta beserta anggota Nyoman Gede Wiradana, Gede Aryantha, Made Suwardana, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi dan Luh Sekarini. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, Ketut Widia Astika, Kabid Sarana dan Prasarana Disdikpora Badung, Putu Robby Widya Harsana serta Tenaga Ahli DPRD Badung, Ni Ketut Masmini.
Kepala SMPN 2 Mengwi, Nyoman Suardana menyampaikan di hadapan Dewan, hingga saat ini sekolah yang dipimpinnya belum memiliki laboratorium dan perpustakaan. Pihaknya berharap, Pemkab Badung yang difasilitasi melalui Komisi IV bisa segera membantu.
“Untuk perpustakaan saat ini kami gunakan satu ruang kelas dan itupun sangat tidak memadai,” ujarnya.
Keluhan lain, Suardana mengaku saat ini memiliki tiga cleaning service yang hanya mampu diberi upah oleh pihak sekolah sebesar Rp1.500.00 setiap bulannya. “Kemudian untuk biaya AC juga selama ini kami iuran,” tuturnya.
Sementara, dalam menyongsong pembelajaran di era new normal, pihaknya mengaku sudah siap. Namun, masih menunggu instruksi pemerintah untuk bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka.
“Saat ini masih daring. MPLS juga sudah kita lakukan secara daring,” terangnya sembari mengatakan banyak mendapat keluhan dari orang tua siswa terkait kuota internet.
Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta mengatakan, sebelum mewabahnya Covid-19 pihak Dewan sempat berkunjung ke SMPN 2 Mengwi melihat langsung keluhan yang disampaikan kepala sekolah.
“Sebetulnya, biaya pemeliharaan tersebut sedianya akan dianggarkan di perubahan. Namun, karena ada refocusing anggaran akibat Covid-19, sepertinya tahun ini tidak bisa terealisasi. Maka kami memandang perlu untuk mengecek kembali,” paparnya.
Mengenai tenaga pegawai yang masih mendapatkan gaji di bawah UMK, Sumerta mengungkapkan, mungkin belum sempat diusulkan ke pemerintah. Sehingga, masih menggunakan SK Kepala Sekolah bersangkutan bukan SK Bupati.
“Mungkin sekolah-sekolah lain juga mengalami hal yang sama. Kedepan, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah. Karena baik tenaga PNS maupun kontrak dan honor kan juga membantu proses belajar mengajar di sekolah,” terangnya.
Terkait kendala-kendala tersebut, pihaknya selaku Dewan yang membidangi pendidikan mengaku akan terus mengawal.
“Kita sesuaikan dengan kondisi walaupun anggaran tahun ini terbatas. Kita harus tetap menjalankan sesuai dengan regulate yang ada. Sehingga tidak bertentangan dengan instruksi yang ada,” terangnya.
Selain meninjau kendala-kendala yang dihadapi SMPN 2 Mengwi, Komisi IV DPRD Badung juga mengecek kesiapan sekolah dalam menghadapi new normal.
“Apakah sudah menerapkan protokol kesehatan? Bagaimana kesiapan sarana prasarananya karena saat ini kan masih menggunakan sistem daring,” ujarnya.
Anggota Komisi IV Nyoman Gede Wiradana menambahkan, dalam menghadapi new normal ini persiapan sekolah harus benar-benar matang. Pihak sekolah wajib mengawasi para siswa jika ada kegiatan tatap muka di sekolah.
“Jika ada siswa yang panas harus dibawa kemana. Masker jangan sampai ditukar-tukar dengan teman-temannya, nah bagaimana caranya sekolah mengedukasi siswa terkait ini. Para guru juga kalau bisa bekerja dari rumah saja melalui online,” imbuhnya. (ana/adv)
