KAIRO | patrolipost.com – Rencana untuk Gaza yang disusun oleh Mesir sebagai balasan terhadap ambisi Presiden AS Donald Trump untuk Riviera Timur Tengah akan menyingkirkan Hamas dan menggantinya dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.
Visi Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Liga Arab pada hari Selasa (4/3/2025), tidak menyebutkan apakah proposal tersebut akan dilaksanakan sebelum atau setelah kesepakatan damai permanen untuk mengakhiri perang yang dipicu oleh serangan 7 Oktober 2023.
Rencana Trump, yang membayangkan pembersihan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang telah lama berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di antara warga Palestina dan negara-negara Arab.
Siapa yang akan memimpin Gaza setelah konflik tetap menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab dalam negosiasi mengenai masa depan daerah kantong tersebut. Hamas sejauh ini menolak gagasan negara-negara lain tentang proposal apapun yang diberlakukan kepada warga Palestina.
Rencana Kairo bahkan tidak membahas isu-isu penting seperti siapa yang akan menanggung biaya rekonstruksi Gaza atau menguraikan rincian spesifik tentang bagaimana Gaza akan diperintah, atau bagaimana kelompok bersenjata sekuat Hamas akan disingkirkan.
Berdasarkan rencana Mesir, Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dijalankan Hamas di Gaza untuk periode sementara yang tidak ditentukan. Misi Bantuan Pemerintahan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan untuk memulai rekonstruksi daerah kantong tersebut yang telah hancur oleh perang.
“Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” kata pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut dikutip dari Reuters.
Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik untuk melawan rencana Trump. Sejumlah ide telah diusulkan dan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.
Namun sejauh ini belum bisa dipastikan apakah para pemimpin Arab akan mendukung rencana yang diajukan oleh Mesir.
Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Dikatakan bahwa rencana tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin”.
Rancangan proposal tersebut dibagikan kepada Reuters oleh seorang pejabat yang terlibat dalam negosiasi Gaza yang ingin tetap anonim karena rancangan tersebut belum dipublikasikan.
Rencana tersebut dengan tegas menolak proposal AS untuk pemindahan massal warga Palestina dari Gaza, yang oleh negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania dianggap sebagai ancaman keamanan.
“Presiden Trump telah menjelaskan bahwa Hamas tidak dapat terus memerintah Gaza,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes ketika ditanya tentang rencana Mesir untuk Gaza dan apakah AS akan mendukungnya.
“Meskipun Presiden tetap pada visinya yang berani untuk Gaza pascaperang, ia menyambut masukan dari mitra Arab kami di kawasan tersebut. Jelas bahwa proposalnya telah mendorong kawasan tersebut untuk berunding daripada membiarkan masalah ini berubah menjadi krisis lebih lanjut,” kata Hughes.
Sementara itu, menurut laporan Reuters, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan bahwa kelompok tersebut tidak mengetahui usulan semacam itu dari Mesir.
“Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya.
“Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau segala bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza,” tandasnya. (pp04)
