DENPASAR | patrolipost.com – Sebanyak 1.821 desa di Indonesia sedang mengalami bencana kekeringan. Desa-desa yang terdampak kekeringan tersebut tersebar di 490 kecamatan di 75 kabupaten yang ada di delapan provinsi. Satu di antaranya adalah Provinsi Bali.
Di Bali, tercatat ada 21 desa di 12 kecamatan di Karangasem dan Buleleng masuk daftar daerah terdampak. Menariknya, baik Pemkab Karangasem maupun Pemkab Buleleng justru belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan.
Disampaikan Plh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo, melalui keterangan tertulis, Senin (22/07/2019), dari total 75 kabupaten yang terdampak kekeringan, 55 telah menetapkan status siaga darurat.
“Sudah ada 55 kepala daerah yang menetapkan SK Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan. Di Bali belum,” papar Agus Wibowo. Daerah-daerah itu antara lain ada di Provinsi Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan NTT.
“Ada 25 kabupaten teridentifikasi berpotensi kekeringan di Jawa Timur dan sudah ditetapkan sebagai daerah dengan status siaga darurat bencana kekeringan,” jelas Agus. Di Provinsi NTB dan DIY masing-masing ada tiga kabupaten yang sudah menetapkan status siaga.
Sedangkan di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat, masing-masing 12, enam dan lima kabupaten telah menetapkan status siaga. Terkait bencana kekeringan ini, demikian Agus Wibowo, BNPB telah mendistribusikan air bersih sebanyak 7.045.400 liter.
Selain itu, BNPB juga berupaya melakukan penambahan jumlah mobil tangki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air. Agus Wibowo menambahkan, menghadapi darurat kekeringan, BNPB bersama BMKG dan BPPT telah intens berkoordinasi.
Ketiga lembaga itu membahas terkait operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Operasi akan difokuskan pada penanganan kekeringan dan kegagalan panen di wilayah teridentifikasi. Namun ada beberapa kendala yang terjadi sehingga operasi TMC belum bisa dilakukan.
“Saat ini potensi awan hujan kurang dari 70 persen sehingga belum dapat dilakukan operasi TMC. Namun demikian, pesawat milik BPPT dalam posisi stand by jika suatu waktu ada wilayah yang berpotensi untuk dilakukannya TMC,” pungkas Agus Wibowo. (son)
