SINGARAJA | patrolipost.com – Keberhasilan percepatan dan perluasan digitalisasi pelayanan di Kabupaten Buleleng patut diacungi jempol. Terlebih dalam penerapan teknologi transformasi digital dimaksudkan untuk menghilangkan prosedur layanan yang berbelit dan panjang. Selain adaptif terhadap tekhnologi yang mengadopsi Artificial Intelligence atau kerap dikenal dengan AI akan mampu mengganti tenaga manusia ke mesin. Tentu kondisi itu akan mengancam keberadaan ratusan pegawai pada kantor-kantor pemerintah karena kehilangan job akibat digantikan mesin pintar melalui sistem online.
Sebut saja aplikasi Administrasi Kependudukan (AKU) Online yang diluncurkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng cukup berhasil melayani masyarakat soal kependudukan melalui sistem online. Hingga bulan Mei 2023 sejak diluncurkan aplikasi Administrasi Kependudukan (AKU) Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng telah diakses puluhan ribu masyarakat untuk mendapatkan layanan secara online.
“Hingga bulan Mei 2023 sudah sebanyak 53 ribu masyarakat yang mengakses sistem layanan AKU Disdukcapil dalam bentuk antrean,” kata Kadisdukcapil Made Juartawan, Rabu (10/05/2023).
Terbaru untuk pelayanan administrasi ASN seperti kenaikan pangkat, juga dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara. Keberhasilan Buleleng ini sempat membuat decak kagum Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) Bima Haria Wibisana saat berkunjung pada Februari 2023 silam. Kata Plt BKN RI Bima Haria Wibisana tentang era teknologi 5.0 Internet of Things (IOT), menurutnya ke depan bukan hanya layanan administrasi kepegawaian saja, namun manajemen sumber daya manusia juga akan beralih ke sistem digital.
Untuk itu ia mengapresiasi pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah mampu beradaptasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Saya berharap semua perangkat daerah bisa mengubah dirinya ke digital. Karena lebih murah, cepat, dan nyaman. Dan kalau itu bisa terjadi saya mendoakan agar Buleleng menjadi percontohan untuk digitalisasi,” kata Haria Wibisana.
Yang paling terasa keberhasilan pelayanan digital terjadi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng. Di kantor yang dipimpin I Made Kuta ini belakangan semakin lengang. Pasalnya, masyarakat tidak perlu lagi datang karena cukup berurusan melalui apa yang disebut Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) untuk mengurus tetek bengek perizinan. Akibatnya, staf pegawai di kantor tersebut banyak yang menganggur akibat sepinya masyarakat yang hendak berurusan.
Menurut Made Kuta, saat ini terjadi penurunan animo masyarakat berurusan di Kantor DPMPTSP. Pasalnya, urusan perizinan bisa dilakukan melalui online sehingga tidak memerlukan kahadiran pemohon di kantor. Data 3 bulan terakhir kunjungan masyarakat ke Kantor DPMPTSP Buleleng terjadi penurunan yang sangat drastis. Jika sebelumnya rata-rata harian bisa mencapai puluhan hingga ratusan saat ini menurun menjadi rata-rata 5 sampai 7 orang perhari. Data kunjungan Januari 2023 ada sebanyak 220 orang, Februari 315 dan bulan Maret sebanyak 232 orang serta bulan April sebanyak 142 orang.
“Jauh sekali (penurunan), masyarakat sudah bisa dari rumahnya saja urus perizinan. Yang datang paling cuma minta pendampingan atau konsultasi agar bisa masuk ke sistem,” kata Kuta, Rabu (10/05/2023).
Dengan kondisi tersebut, kata Made Kuta, berpotensi akan mengurangi keterlibatan manusia dalam melakukan pelayanan. Sementara itu, dalam pengamatan di kantor DPMPTSP Buleleng terlihat lengang karena tidak ada lagi aktivitas masyarakat berurusa di kantor tersebut.
“Sudah semakin jarang orang datang berurusan di kantor ini. Paling yang datang sekadar berkonsultasi agar bisa masuk ke sistem online,” kata pegawai setempat.
Sementara saat ini tengah dibangun Mall Pelayanan Publik (MPP) model pelayanan terintegrasi dengan anggaran sebesar Rp 8 miliar menggunakan Gedung Pasar Banyuasri, Singaraja yang akan dialih fungsikan. Dengan transformasi sistem pelayanan digital di semua sektor tentu MPP ini terkesan mubazir karena masyarakat hanya cukup duduk manis di depan komputer atau android miliknya. Terkait relevansi Mall Pelayanan Publik (MPP) di tengah gencarnya Pemkab Buleleng mendigitaliasi pelayanan, Made Kuta mengatakan, keberadaan MPP itu merupakan solusi.
“Itu dah (MPP) solusinya. Selama ini masyakat yang datang itu ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) nanti kalau ada mall staf teknisnya berkantor di mall pelayanan publik, cukup 1 pintu saja semua di sana,” tutupnya.
Setelah hampir semua pelayanan didorong menjadi serba digital, masih relevankah rekrutmen pegawai atau penambahan jumlah pegawai pada kantor-kantor yang memerlukan tenaga manusia untuk memberikan pelayanan? (625)
