JAKARTA | patrolipost.com – Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI ) dipukul mundur oleh polisi dalam aksi unjuk rasa 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).
Mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan, salah satunya terkait penolakan dwifungsi TNI-Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, massa awalnya mencoba menarik barikade beton dan berhasil menjatuhkan satu beton. Mereka kemudian membakar satu ban dan spanduk. Polisi memberikan imbauan agar massa aksi membubarkan diri karena telah melewati waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, polisi langsung menyemprotkan air menggunakan water cannon. Dilanjutkan dengan memukul mundur perlahan massa demonstran.
Dalam aksi ini, Koordinator Pusat BEM SI, Herianto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. Sebanyak 12 tuntutan itu merupakan evaluasi untuk pemerintah Presiden Jokowi yang sudah berlangsung 10 tahun. Sebanyak 12 tuntutan itu merupakan hasil dari rakernas selama satu pekan itu ada di Semarang. Kemudian, hasil keputusan menyampaikan tuntutan dilakukan pada hari kerja.
“Maka kami ambil hari kerja agar gerakan ini benar-benar diperhatikan bukan hanya untuk pemerintah, tapi orang-orang di jalan masyarakat juga,” kata Herianto kepada wartawan di Patung Kuda, Senin (22/7/2024).
BEM SI ingin menemui Jokowi langsung untuk menyampaikan 12 tuntutannya. Jika Jokowi absen, mereka berharap bisa menemui perwakilannya.
“Respons yang kita harapkan adalah pihak Istana menemui kita karena kita mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat dan ini tajuk besarnya tanggung jawab Jokowi seharusnya Jokowi maupun Istana menemui kita,” ucapnya.
Herianto mengancam, jika Istana tidak merespons, maka aksi mahasiswa itu akan membesar di sejumlah daerah. Mereka ingin menemui Presiden Jokowi atau perwakilannya dari Istana.
12 Tuntutan Mahasiswa:
1. Menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024
2. Menolak kembalinya dwifungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia
3. Sahkan RUU perampasan aset dan RUU Masyarakat Adat
4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian
5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati
6. Cabut PP No. 25 Tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel
7. Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek
8. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan
9. Cabut UU Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah
10. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia
11. Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia
12. Cabut dan revisi Permendikbud no.2 tahun 2024 untuk dikasih kembali subtansi materialnya. (305/snc)
