Demo Tolak Kenaikkan BBM, Harga Melambung: Pemerintah Dengarkan Suara Rakyat

demo 11111
Mahasiswa melakukan demo tolak kenaikan harga BBM. Unjuk rasa dilakukan di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). (ist)

JAKARTA | patrolipost.com – Berbagai elemen buruh hingga mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/022). Mereka protes terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar. Unjuk rasa di depan gedung DPR RI ini juga memblokade jalan di kawasan Gatot Subroto.

“Pada hari ini, partai buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, forum buruh honorer, pekerja rumah tangga, miskin kota, elemen pemuda, mahasiswa, perempuan, aktivis, melakukan demonstrasi serempak yang direncanakan di 34 provinsi, tapi akhirnya terkonfirmasi sekitar 20-25 provinsi,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di depan Gedung DPR RI, Gatot Subroto, Jakarta.

“Massa untuk Jabodetabek berkumpul aksi di depan gedung DPR, ada sekitar lebih 1.500 orang. Sedangkan massa yang lain di provinsi lain ada di kantor gubernur, ada di Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Banjarmasin, Gorontalo dan kota-kota besar industri lain,” sambungnya.

Iqbal menyatakan, kenaikan harga BBM berpotensi naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Menurutnya, hal ini akan sangat menyengsarakan rakyat.

“Karena harga-harga barang membuat ibu bapak mu menjadi susah, biaya sekolah akan menjadi tinggi, biaya makanan akan melambung tinggi, biaya transportasi tak terkejar lagi dan semua akan mengalami kesulitan,” cetus Iqbal.

Dia mengharapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar suara rakyat yang kesulitan akibat dampak kenaikan harga BBM.

“Karena kami berkeyakinan bahwa bapak Presiden Jokowi akan mendengar suara rakyat di samping suara elite para partai politik dan elit menteri yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Tapi lebih berpihak pada kepentingan anggaran, untuk apa ada negara dan pemerintah, kalau kemudian anggaran menjadi alasan mengakibatkan rakyat menjadi susah,” tegas Iqbal menandaskan. (305/jpc)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.