BANGLI | patrolipost.com – Sejauh ini potensi-potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli nyatanya belum dipetakan dengan jelas. Potret Bangli secara keseluruhan, belum sepenuhnya dikuasai dan diketahui oleh pimpinan OPD.
Realita ini berdampak pada tidak tercapainya target PAD dan kondisi ini kerap memicu saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab. Untuk itu, bagi OPD yang tak mampu memenuhi target PAD, kalangan Dewan Bangli mewarning agar TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tidak dicairkan.
Penegasan ini diutarakan saat DPRD Bangli menggelar Rapat Kerja dengan mengundang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), BKPAD dan Satpol PP, Senin (2/3/2026).
Dalam Raker yang dipimpin Ketua DPRD ini, Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha. menyayangkan para pimpinan OPD belum sepenuhnya menguasai Potret Bangli secara keseluruhan. Padahal Potret Bangli itu, yang nantinya akan menjadi dasar dan acuan untuk mengambil langkah lebih lanjut.
“Kalau Potret Bangli ada secara keseluruhan, itu akan memudahkan mengetahui potensi-potensi PAD. Akan mempermudah investor masuk Bangli dan bisa jadi sarana promosi juga,” jelas politisi PDI-P ini.
Dia mencontohkan terkait potret Bangli di bidang Pariwisata.
“Ketika potret Bangli ini, sudah ada. Baru kita akan bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Ada 52 DTW yang katanya sudah di SK-kan. Pernah gak disentuh oleh Dinas Pariwisata. Tidak kan. Dimana saja, DTW itu, mana yang sudah dibantu pemerintah dan mana yang sudah ada tamunya, mana yang perlu dipromosikan, kan itu yang belum ada selama ini,” bebernya.
Yang jelas, kata Satria Yuda, untuk meningkatkan PAD Bangli khususnya di bidang pariwisata, Potret Bangli harus jelas dulu.
“Mana DTW yang mau dikembangkan dan apa kontribusi pemerintah dalam pengembangannya. Setelah itu, baru bisa memungut retribusi,” sebutnya.
Hanya saja, diakui, ketika Potret Bangli dipertanyakan kepada pimpinan OPD, pihaknya belum mendapatkan jawaban yang jelas.
Demikian juga terkait pajak, Potret Bangli juga sangat penting guna mengetahui mana saja usaha yang sudah memiliki izin dan yang belum.
“Ketika Potret Bangli ini sudah jelas maka tidak akan ada saling menunggu dan saling menyalahkan. Tindak lanjutnya akan jadi lebih jelas ketika sudah ada Potret. Nah, Bupati tinggal menargetkan, ketika sudah ada Potret Bangli. Ketika Dinas terkait mampu memenuhi target, berikan TPP. Ketika tidak mampu, TPP-nya jangan diberikan. Kan memang begitu prinsip TPP, reward and punishment,” bebernya.
Dalam hal ini, kata Satria Yudha, pegawai harus berani keluar zona nyaman.
“Karena kami di Dewan kan tidak pernah lakukan evaluasi terkait TPP. TPP kan reward and punishment. Sehingga TPP bisa diberikan bisa tidak. Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Terlebih PAD Bangli yang sudah kecil justru kian turun,” sesalnya.
Kata Saria Yuda ketika Potret Bangli sudah ada maka saat berbicara PAD akan jadi lebih jelas. Tidak lagi sekedar meraba-raba dan baru akan.
“Ketika Bangli jengah, baru akan. Kan sudah terlambat. Bagaimana kita bicara jengah, kalau startnya baru akan dan masih angan – angan,” sebutnya. (750)
