BANGLI | patrolipost.com – Mekanisme pemberian tunjangan perbaikan pegawai (TTP) dituding ada ketimpangan yang cukup tinggi. Bertalian dengan realita tersebut DPRD Bangli mengusulkan agar dilakukan pemangkasan tunjangan perbaikan pegawai (TPP) di lingkungan Pemkab Bangli.
Hasil dari pemangkasan TPP nantinya dimanfaatkan untuk meningaktkan penghasilan bagi PTT/GTT. Selain itu, anggaran perjalanan dinas (Perdin) juga tidak luput diusulkan untuk dipangkas. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yuda ditemui di tengah batalnya rapat pembahasan APBD 2020, Kamis (14/11).
Menurut Satria Yudha, baik legislatif maupun eksekutif tentu memiliki kepentingan dalam APBD 2020. Salah satu yang menjadi prioritas DPRD Bangli adalah peningkatan gaji bagi PTT/GTT. Di sisi lain, kondisi APBD yang kecil maka harus benar-benar diperhitungkan sehingga ada pos anggaran untuk menaikan gaji PTT/GTT ini.
Pihaknya menilai jika selama ini TPP tidak pernah terusik, dan karena itu pihaknya ingin membahas kembali nilai TPP.
“Selama ini TPP tidak pernah terusik, kami nilai ada ketimpangan tinggi dalam pemberian TPP antara pejabat dan staf. Kami pun mengusulkan agar TPP juga dipangkas untuk bisa dimanfaatkan peningkatan gaji PTT/GTT. PNS bisa tertawa paling tidak PTT/GTT bisa tersenyum,” kata Satria Yuda.
Menurut Satria Yudha, dalam pemberian TPP setidaknya ada 15 point yang harus dipenuhi di antaranya inovasi, sementara ini belum ada inovasi yang ditunjukkan. Selain itu belum ada analisis jabatan.
“Pemberian TPP disesuaikan dengan kemampuan daerah, untuk itu kami ingin pembahasan APBD dilakukan dengan serius. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, agar tidak terulang di tahun berikutnya,” ungkapnya.
Menurutnya selain TPP, pihaknya mendorong untuk efisiensi Perjalanan Dinas (Perdin). “Saya pribadi siap Perdin dipangkas, bukan sekarang saja tapi sudah dari tahun lalu untuk pemangkasan haru seimbang baik di legislatif maupun eksekutif,” sebut Satria Yudha yang juga diamini Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada.
Sambung Nyoman Budiada, bahwa untuk Perdin baik eksekutif dan legislatif mendapat pos anggaran Rp 12,5 miliar pertahun. Jika dilakukan pemangkasan diharapkan ada pemerataan, dan hasilnya dapat digunakan untuk kegiatan prioritas lainya.
Sementara itu, disinggung soal rapat pembahasan yang dibubarkan, Satria Yudha mengungkapkan untuk rapat dijadwalkan pukul 10.00 Wita, namun hingga pukul 12.00 Wita dari OPD yang diundang tidak kunjung datang. Ada beberapa yang hadir namun pejabatnya diwakilkan.
“Percuma juga dilakukan rapat, pejabatnya semua diwakilkan. Sudah pasti mereka yang mewakili tidak bisa memutuskan karena ini terkait kebijakan. Rapat lebih baik dibatalkan,” tandasnya.
Di sisi lain, ada tudingan bahwa pembahasan APBD 2020 sengaja diulur, karena waktu yang sudah mepet, APBD bisa langsung disahkan tanpa dikupas. Terkait tudingan tersebut, Satria Yudha enggan berkomentar. Pihaknya menegaskan APBD harus betul-betul dibahas, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama bisa terlaksana. “Untuk APBD 2020 paling lambat sudah ketok palu 30 November ini,” imbuhnya.
Terpisah, Sekda Bangli, IB Gede Giri Putra saat dikonfirmasi terkait tudingan tersebut menegaskan sedikit pun tidak terbersit pemikiran seperti itu.
“Kami ini hanya administrator pelaksana teknis di dalam ketentuan yang menyepakati nantinya bapak Bupati dengan Pimpinan DPRD. Apapun hasil arahan Dewan dan disetujui bapak Bupati pasti kami laksanakan,” jelasnya. (750)
