JAKARTA | patrolipost.com – Sedikitnya 4.487 pejabat pemerintah pusat dan daerah bakal menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari ini Senin (2/2/2026). Dijadwalkan Rakornas dibuka Presiden Prabowo Subianto sekaligus memberi arahan.
Dalam siaran pers yang diterima Minggu (1/2/2026), selain membuka acara, Prabowo dijadwalkan memberikan arahan kepada para peserta Rakornas 2026 dan catatan evaluasi kinerja pemerintah selama 2025. Sementara, arahan tersebut sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan Rakornas 2026 bertujuan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya, terutama untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Benni.
Ia menjelaskan bahwa kepala daerah dan Forkopimda memegang peran penting dalam memastikan tercapainya target program prioritas Presiden. Sebab, mereka menjadi penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Rakornas berfungsi sebagai forum untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta menyinergikan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kemendagri sebagai penyelenggara akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, sebagai narasumber yang terbagi dalam beberapa sesi tematik.
Sesi akan membahas berbagai topik, seperti sinergi kebijakan ekonomi dan energi, kedaulatan pangan berkelanjutan serta isu strategis lainnya. Rakornas ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 4.487 peserta. Mereka terdiri atas unsur pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. (kpc/zar)
