BANGLI | patrolipost.com – Untuk meningkatkan eksistensi petani, pemerintah pusat memfasilitasi lewat kartu tani. Penyerahan kartu tani di Bangli lewat Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli. Setidaknya telah disalurkan 4 ribuan lebih kartu tani.
“Selain itu, masih ada 5 ribuan kartu tani yang sedang diproses,” ujar Kepala Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma, Senin (3/8/2020).
Menurut Wayan Sarma, terhitung sampai bulan Juli kartu tani yang sudah tercetak sebanyak 4.676 buah. Sementara yang sudah tersalurkan sebanyak 3.900 kartu. Masih ada ratusan kartu tani yang belum disalurkan.
“Kartu sudah tercetak, saat ini kami proses penyaluran. Untuk penyerahan kartu langsung kepada petani tidak boleh diwakilkan,” ujarnya.
Kartu tani yang telah tersalurkan di Kecamatan Bangli sebanyak 723 kartu, Kecamatan Kintamani sebanyak 867 kartu, Kecamatan Tembuku sebanyak 1.106 kartu dan Kecamatan Susut sebanyak 1.204 kartu. Tidak hanya itu, saat ini sedang proses upload data untuk pencetakan kartu tani yang jumlahnya sekitar 5.000 kartu.
“Untuk bisa mendapatkan kartu tani tentunya harus tergabung dalam kelompok tani/subak,” sebutnya, seraya mengatakan penyerahan dokumen/berkas dilakukan kumulatif oleh kelompok tani/subak.
Menurut Wayan Sarma, jumlah petani di Bangli sekitar 20 ribu-an lebih. Kemudian jika melihat proses pencentakan kartu tani, hampir sebagian sudah mengantongi kartu tani. Dengan kartu tani ini, para petani dapat kemudahan seperti pupuk bersubsidi.
“Kartu tani merupakan kartu multifungsi yang memuat informasi petani, lahan, kebutuhan sarana prasana pertanjan hingga informasi panen,” sebutnya.
Selain itu, kartu tani juga sebagai kartu debit, untuk penerimaan tabungan, pinjaman, subsidi maupun bantuan. “Petani akan mendapat beberapa manfaat dengan memiliki kartu tani ini,” sambungnya.
Wayan Sarma menambahkan dengan kartu tani, petani mengetahui jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan menebus pupuk bersubsidi sesuai kuota yang diberikan. Penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. “Terkait pengelolaan laporan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat pengecer berbasis data elektronik, pemerintah dan Stakeholder mengetahui data penyaluran pupuk bersubsidi secara cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya. (750)
