SEMARAPURA | patrolipost.com – Tahun 2021 para pemilik kendaraan roda empat bakal gigit jari. Karena Kabupaten Klungkung tak lagi bisa melaksanakan uji kelayakan kepada kendaraan bermotor di Kabupaten Klungkung. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Klungkung tak memiliki gedung uji yang terakreditasi. Kondisi ini membuat penerimaan retribusi dari uji kendaraan tak bisa dipungut pada tahun 2021.
Sebelumnya, tahun 2020 Dishub Klungkung melakukan uji kendaraan dengan menggunakan bangunan ala kadar. Selain itu pengujian digunakan dengan alat uji portable secara kasat mata.
“Pemeriksaan lampu sein, lampu malam dan lampu jauh bisa dilihat langsung. Begitu juga untuk klakson bisa didengarkan langsung,” jelas I Komang Sudiarta Kabid Angkutan dan Sarana Dishub Klungkung.
Selama belum memiliki gedung uji dan akreditasi, pihaknya tidak bisa melakukan pengujian kendaraan. Dishub Klungkung hanya bisa memberikan surat keterangan numpang uji ke daerah yang memiliki pelayanan uji kendaraan terakreditasi. Di Provinsi Bali ada tiga kabupaten yang memiliki gedung uji yakni Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem.
Sementara untuk gedung uji diperkirakan paling cepat bisa diadakan pada tahun 2022. Untuk itu kemungkinan penerimaan retribusi dari uji kendaraan tahun 2021 tidak bisa dipungut. Sementara tahun 2020 Dishub bisa mengumpulkan penerimaan mencapai Rp Rp 240,2 juta dengan jumlah kendaraan yang diuji mencapai 2.173 unit. Sedangkan target penerimaan tahun 2020 sebesar Rp 216,3 juta.
Untuk bisa melaksanakan uji kendaraan, Dishub Klungkung pun telah mengajukan pembangunan gedung uji di lahan seluas 43 are wilayah Desa Tojan. Sementara untuk alat uji, pihaknya telah mengirimkan surat proposal untuk alat uji kendaraan bermotor yang ditujukan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali. “Proposal sudah diajukan untuk tahun 2021. Tapi alat uji baru akan diproses kalau sudah ada gedung uji,” sebutnya. (855)
