DENPASAR | patrolipost.com – Terkait wacana Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang akan membuka kembali keran impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini, mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya dari DPC GMNI Denpasar, yang menolak rencana impor beras tersebut.
Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar I Putu Chandra Riantama dalam keterangannya, Selasa (23/3/2021) menyatakan kekhawatirannya atas kebijakan impor beras ini sangat berpotensi menciderai petani Bali. Terutama, kebijakan impor beras sangat bertentangan dengan visi Gubernur Bali.
“Rencana impor beras menciderai semangat petani dan sangat bertentangan dengan visi Gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Pada 22 misi pembangunan Bali, ada poin yang dengan tegas menyatakan komitmen mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya menjelaskan bahwa Gubernur Bali harus berani secara tegas menyatakan sikap menolak impor beras.
“Kita sedang dipertontonkan, apakah Gubernur Bali komitmen menjalankan visi yang dicanangkan. Jika Gubernur benar-benar menepati apa yang telah menjadi tujuan pembangunan Bali, seharusnya berani dengan tegas menyatakan sikap menolak beras impor demi kesejahteraan petani Bali,” tegasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya menuturkan bahwa seharusnya dalam hal ini, Gubernur Bali langsung merespon rencana impor beras tersebut. Sehingga tidak abu-abu seperti saat ini, namun selalu mendengung-dengungkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Tapi terkait rencana impor beras bagaimana? Diam seribu bahasa, ini kan lucu,” jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan DPC GMNI Denpasar, I Putu Edi Swastawan mengungkapkan bahwa Bali memang seharusnya tidak membutuhkan beras impor. Sedangkan berdasarkan data statistik, proyeksi ketersediaan beras di Bali cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk.
“BPS memproyeksikan potensi produksi padi subround Januari-April 2021 sebesar 253.780 ton GKG. Sedangkan jika mengacu pada data BPS 2019, rata-rata konsumsi beras penduduk Bali adalah 7,24 kg/kapita/bulan. Jika asumsi nilai rendemen gabah 64,02% sesuai angka revisi BPS 2018, dengan jumlah penduduk sesuai SP 2020 sebanyak 4,32 juta jiwa, maka potensi ketersediaan beras per kapita di Bali adalah 9,4 kg/bulan pada subround 1. Sehingga jelas Bali tidak membutuhkan beras impor,” papar Edi, Selasa (23/3/2021).
Mahasiswa Magister Agribisnis Unud ini juga memaparkan bahwa ketersediaan beras di Bali berpotensi over supply, karena sampai saat ini pariwisata Bali belum normal.
“Pariwisata Bali masih jauh dari kata beras untuk sektor pariwisata juga masih minim, dan potensi over supply beras di Bali semakin kuat. Dengan kondisi demand yang cenderung rendah seperti itu, gimana nasib petani Bali?” terang Edi.
“Bahkan jika gubernur tidak bersikap pada isu impor beras ini, artinya beliau menciderai Tri Sakti Bung Karno,” imbuhnya. (cr02)
