BANGLI | patrolipost.com – Pasca turunnya rekomendasi DPP Partai Golkar untuk Raden Cahyo Adhi Nugroho M – I Gusti Made Winuntara sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli dalam Pilkada serentak 2024 kekisruhan meruyak di internal Golkar Bangli. Banyak kader pohon beringin di Bangli merasa kecewa dengan turunnya rekomendasi tersebut.
Buktinya seluruh Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Bangli kompak mengancam mengundurkan diri. Alasannya, selain karena rekomendasi yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, kinerja Ketua DPD II Bangli Gusti Made Winuntara dinilai otoriter.
“Pertimbangan saya mundur karena dalam posisi pemilihan kepala daerah kita dari PK sudah mengusulkan ke DPD II, DPD I hingga DPP. Tapi tidak direspons. Makanya untuk mengindari hal yang tidak diinginkan dalam Pilkada, semisal mengumpulkan saksi dan sebagainya, maka saya lebih baik mundur bersama teman-teman PK lain,” ujar Ketua PK Partai Golkar Kintamani, Made Suardana, Rabu (28/8/2024).
Pria asal Desa Suter, Kecamatan Kintamani ini juga mengungkapkan kecewa atas kepemimpinan Ketua DPD II Golkar Bangli.
“Saya sangat kecewa, selama kepemimpinan Pak Winuntara tidak ada kemajuan sama sekali. Beliau begitu otoriter dengan keputusannya sendiri, tanpa ada musyawarah. Begitu juga saat perekrutan calon Bupati dan Wakil Bupati, kita di PK tidak pernah diajak koordinasi,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua PK Golkar Tembuku IB Suradnyana. Dia mengutarakan sebagai pengurus kecamatan, dirinya merasa tidak dihargai. DPD II dinilai berjalan sendiri-sendiri.
“Padahal kami bagian dari organisasi. Inisiatif dari teman inginnya, kalau ada keberanian paling tidak ketua berada di nomor satu. Tidak nomor dua. Seakan-akan Golkar tergadai. Kemana dibawa marwah Golkar,” sebutnya.
Menurut dia, dengan perolehan Golkar sebanyak 5 kursi di DPRD Bangli, seharusnya mengusung calon sendiri. Sedangkan Partai Demokrat yang hanya memperoleh dua kursi, justru berada di posisi calon Bupati.
“Seakan di Bangli tidak ada kader dan tokoh. Justru dari luar didatangkan. Pribadi saya sendiri dan selaku pimpinan PK sangat sedih,” jelasnya.
Dirinya menilai calon Bupati yang diberikan rekomendasi, tidak paham dengan budaya dan kearifan lokal dan tidak sesuai dengan hasil survey.
“Maka dari itu, kami mengajak masyarakat berpikir jernih dan melakukan evaluasi. Paling tidak ada perlawanan,” ujarnya. Sebab, lanjutnya, Partai Golkar Bangli dituding tidak aspiratif terhadap masukan masyarakat.
“Kami akan bersama bergerak memberikan sanksi moral kepada Pak Ketua. Saya juga sudah dapat komunikasi dengan teman PK Bangli, Susut dan Kintamani sama kecewanya dengan keluarnya rekomendasi calon ini. Maka kami telah sepakat mengundurkan diri,” ujarnya.
Terpisah Ketua DPD II Golkar Bangli, Gusti Made Winuntara saat dikonfirmasi tentang ancaman pimpinan kecamatan (PK) mengundurkan diri pasca turunya rekomendasi mengatakan itu merupakan hak mereka dan itu sudah biasa terjadi dalam partai.
“Jangankan sekelas PK, pejabat negara saja boleh mengundurkan diri. Itu lumrah terjadi dalam partai,” ujar Winuntara.
Menurutnya, sejauh ini belum ada pimpinan kecamatan yang mengajukan permohonan pengunduran diri dan mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Jika sampai benar terjadi tentu pihaknya akan berproses mencari PK lain.
”Ketum saja mengundurkan diri, kita bisa Munas dan langsung pilih Ketum sendiri. Partai Golkar tidak pernah ragu sama yang begitu-begitu dan Golkar tidak ambil pusing tapi justru memusingkan juga,” tegas politisi asal Banjar Sedit, Bebalang ini. (750)
