JAKARTA | patrolipost.com – Rencana Pemerintah Indonesia menampung warga Gaza yang luka akibat perang di Pulau Galang, Kepulauan Riau mendapat kritik dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai rencana tersebut bisa menjadi “bumerang” terhadap perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina, karena Israel berpotensi akan menganggap bahwa evakuasi itu adalah eksodus solusi permanen.
Seharusnya, kata dia, Indonesia mendorong negara-negara Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat terhadap Gaza. Negara-negara seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab memiliki kapasitas dan peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan medis.
“Ketimbang Indonesia, justru mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah,” kata Amelia di Jakarta, Sabtu (9/8/2025), dikutip dari Antara.
Dia mengatakan Indonesia harus tetap berhati-hati dalam upaya solidaritas kemanusiaan tersebut. Jangan sampai evakuasi itu justru tidak menguntungkan Indonesia secara diplomasi.
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah untuk membuka ruang konsultasi dengan DPR guna menyampaikan rencana kebijakan itu secara terbuka, dan memastikan langkah ini tidak berdampak negatif terhadap perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.
Di sisi lain, dia meminta agar rencana evakuasi itu perlu ada kejelasan diplomatik, kesiapan teknis, dan pendekatan strategis dalam kebijakan kemanusiaan ini. Hal itu penting agar tidak ada multitafsir atas langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Dia pun memahami bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap Palestina. Namun komitmen tersebut harus dibarengi dengan kalkulasi rasional, termasuk soal kesiapan fasilitas, akomodasi, transportasi, dan pengawasan keamanan.
“Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik kita sendiri karena persoalan logistik yang belum matang,” kata legislator yang membidangi urusan hubungan internasional, komunikasi, dan pertahanan itu.
Penanganan medis, kata dia, seharusnya bersifat sementara dengan waktu yang terukur dan koordinasi yang jelas bersama PBB, UNRWA, dan lembaga kemanusiaan internasional lainnya.
Bila nantinya evakuasi itu terlalu lama, dia menilai Indonesia justru bisa terseret pada krisis sosial domestik, terutama jika terjadi tekanan fasilitas, konflik budaya, atau kebocoran pengawasan.
“Kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap independen, bebas aktif, dan berorientasi pada kemanusiaan,” kata dia. (807)
