JAKARTA | patrolipost.com – Nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kerap dibawa-bawa dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang di era kepemimpinan Jokowi. Menurut Jokowi, yang penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau tidak untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB di kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak hanya di Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang paling penting cek,” ujar Jokowi di Solo, Jumat (24/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui kerap mendapat pertanyaan soal siapa sosok pemilik pagar laut sepanjang lebih dari 30 km di perairan Tangerang. Kepolisian saat ini masih melakukan penyidikan atas keberadaan pagar laut tersebut. Pihaknya telah mengantongi sosok yang mendalangi pagar laut. Hanya, dia tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.
“Ya, memang tuntutan dari masyarakat inginnya hari ini diusut, disegel, besok juga langsung ketahuan, tapi tidak mudah juga karena kami mendapat beberapa petunjuk,” kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya,” sambungnya.
Menurut dia, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai tidak ada semangat penegakan hukum terhadap aktor di balik pagar laut yang ditunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dia heran Trenggono hanya mengutarakan tugas dan wewenang KKP sebatas administrasi. Dia mempertanyakan peran penyidik KKP.
“Pak Menteri menjelaskan hanya di dalam aspek administrasi. Saya konfirmasi ke senior, di sana kan ada penyidik. Lalu untuk apa penyidik kalau tidak ada tindakan hukum?” ujar Daniel.
Dia meminta Menteri Trenggono mengungkap dan menindak aktor di balik pagar laut yang berdiri sepanjang 30 km di perairan Tangerang.
“Jadi sesuai arahan dari pimpinan dan kita semua agar pemerintah dan termasuk dalam hal ini KKP segera mengungkap secara clear secara jelas bukan hanya membongkar tetapi juga melakukan tindakan hukum agar masyarakat meyakini Indonesia adalah negara hukum,” kata Daniel. (305/snc)
