DENPASAR | patrolipost.com – DPRD Provinsi Bali meminta operasional PT Solid Gold Berjangka (SGB) dihentikan sementara waktu. Perusahaan investasi yang mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan RI itu diminta untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana diadukan oleh 39 nasabahnya ke lembaga dewan.
Permintaan tersebut terungkap dalam rapat mediasi yang dilaksanakan DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Senin (14/10). Rapat dihadiri para pihak terkait, seperti OJK, YLKI Bali, Disnaker Bali, dan Dinas Penanaman Modal Bali.
“Kami minta perusahaan ini dihentikan sementara operasionalnya, sebelum masalah yang diadukan para nasabah selesai,” kata Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi, saat menyampaikan kesimpulan terkait rapat tersebut.
Menurut dia, PT SGB memang mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan RI. Hanya saja, perusahaan tersebut justru tidak mengantongi izin di daerah. Akibatnya, Dinas Perizinan dan Perdagangan di daerah kesulitan untuk mengawasi hingga melakukan penyelesaian saat terjadi persoalan seperti ini.
“Mereka hanya kantongi izin dari pusat. Tetapi PT SGB tidak ada izin linier sampai daerah. Kami minta agar Kadis Perizinan dan Perdagangan, supaya berkoordinasi ke Jakarta, guna melaporkan masalah ini. Karena ada permintaan, operasional perusahaan ini dihentikan sementara,” tandas Kresna Budi.
Sebelumnya anggota Komisi I DPRD Bali I Made Rai Warsa, juga meminta agar PT SGB menghentikan kegiatan mereka untuk sementara waktu sebelum persoalan dengan para nasabah di Bali diselesaikan. Jika persoalan dengan para nasabah sudah dituntaskan, maka perusahaan tersebut boleh beroperasi kembali.
“Persoalan ini harus diselesaikan dulu. Sebagaimana permintaan Yayasan Lembaga Konsumen, perusahaan ini dihentikan sementara operasinya. Kami tidak ingin ada korban lagi setelah ini,” tandas Rai Warsa.
Mantan jurnalis ini juga merasa ada kejanggalan karena PT SGB hanya mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan RI. Apalagi izin tersebut ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan Dinas Perizinan dan Perdagangan di daerah. Padahal seharusnya, izin tersebut ada hubungannya dengan dinas terkait di daerah.
“Dari Dinas Perdagangan, katanya tidak ada sangkut paut dengan izin di daerah, tetapi pasti ada hubungan. Apalagi izin diterbitkan Menteri Perdagangan. Jadi janggal kalau ini tidak dikaitkan dengan dinas terkait di daerah,” ujar Rai Warsa.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Bali Tjokorda Gede Agung. “Ada keganjilan, pusat berikan izin, provinsi dan kabupaten/ kota malah tidak. Harusnya linier. Memang ada keganjilan di sini. Tetapi kita kejar mereka dulu, karena katanya masih beroperasi di Bali. Yang penting, gimana uang para nasabah bisa kembali,” kata mantan wakil bupati Klungkung ini. (182)
