BANGLI | patrolipost.com – Anggota DPRD Bangli mendesak pemerintah daerah agar segera menyiapkan tempat isolasi, baik itu bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun bagi warga yang baru datang dari bepergian ke luar daerah yang masuk zona merah Covid-19. Penyedian tempat isolasi penting untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Di beberpa daerah sudah menyediakan tempat khusus untuk isolasi, sementara kita tahu sendiri, kalau pemerintah Kabupaten Bangli sejauh ini belum menyediakan tempat khusus untuk isolasi,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Bangli Dewa Suamba Adnyana, Senin (13/4/2020).
Menurut Dewa Suamba, ada ribuan warga Bangli bekerja di luar negeri dan dalam kondisi darurat Covid -19, setibanya di Tanah Air mereka wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.
Jika kondisi tidak memungkinkan melakukan isolasi di rumah, maka tempat isolasi yang disediakan pemerintah menjadi alternatif untuk menjalani isolasi.
“Kalau menjalani isolasi di rumah sakit tentu kurang tepat, selain terkendala tempat juga akan berdampak phisikologi kepada pasien lain,” jelas Dewa Suamba diamini rekannya Kadek Diana.
Bebernya sudah selayaknya pemerintah menyediakan tempat isolasi, apalagi selama ini para PMI sebagai penyumbang devisa. “Dengan mereka mengadu nasib keluar negeri setidaknya mampu mengurangi angka pengangguran di Bangli, dalam kondisi saat ini sudah sepatunya pemerintah tanggap,” ujar Dewa Suamba yang juga sempat bekerja di kapal pesiar ini.
Lanjut anggota dewan asal Desa Abuan, Kecamatan Susut ini sudah barang tentu tempat isolasi harus didukung dengan ketersedian tenaga medis dan alat pelindung diri (APD).
“Tenaga medis akan mengontrol kondisi kesehatannya setiap harinya, dan dalam menjalankan tugas para medis harus menggunakan APD,” sebutnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Bangli I Kadek Diana. Menurutnya, banyak masyarakat berharap agar pemerintah menyediakan tempat isolasi bagi pekerja yang baru pulang dari luar negeri.
“Berkaca dari beberapa kasus yang terjadi ketika menjalani isolasi mandiri di rumah justru dari segi pengawasannya kurang, bahkan sampai ada pihak keluarga justru terpapar virus,” sebutnya.
Disinggung soal tempat yang diusulkan sebagai lokasi isolasi, kedua politisi PDIP ini tidak menyebutkan lokasi. Pihaknya berdalih untuk masalah tempat pihaknya tidak mau ikut campur karena layak tidaknya suatu tempat dijadikan tempat isolasi tergantung dari hasil kajian pemerintah.
“Untuk masalah tempat tentu pemerintah yang memutuskan, mengacu dari hasil kajian yang dilakukan Bersama instansi terkait,” jelasnya. (750)
