BANGLI | patrolipost.com – Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) membuat peternak sapi merasa resah. Bahkan tidak menutup kemungkinan sapi yang terserang PMK jauh lebih banyak daripada jumlah data yang dipublis saat ini. Menyikapi merebaknya PMK, DPRD Bangli meminta agar Dinas terkait segera melakukan perencanaan program dan anggaran, untuk penanganan PMK.
Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana mengatakan PMK merupakan wabah baru yang menyerang hewan ternak berkuku genap/ belah. Sehingga dalam penanganan dan anggaran pemerintah belum siap.
“Ibarat wabah Covid-19 sehingga pemerintah lakukan berbagai upaya penanganan, untuk anggaran dilakukan refocusing,” ujarnya, Senin (18/7/2022).
Mengenai wabah PMK ini, Darsana menilai perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat. Sebab, tidak dipungkiri wabah ini menimbulkan keresahan. Selain itu, masyarakat juga terkesan menutupi kasus-kasus yang terjadi.
“Ini sebenarnya berbahaya yang mungkin memicu penyebaran yang lebih luas. Namun di sisi lain masyarakat juga resah kalau seandainya sapinya harus disembelih. Masyarakat pasti berpikir dari sisi ekonomis. Karena selain harganya yang anjlok, distribusi dagingnya juga susah,” sebut anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini.
Sebut Darsana, jelang pembahasan Anggaran Perubahan 2022, pihaknya mendorong dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (PKP) agar sesegera mungkin menyiapkan rancangan program terkait penanganan PMK di Bangli.
“Yang paling utama bagaimana kita melakukan vaksinasi secara masal terhadap hewan untuk mencegah penyebarannya lebih luas. Kedua terkait dengan bagaimana posisi hewan-hewan yang sudah positif PMK. Apakah mutlak menjadi kerugian peternak, atau ada peran pemerintah di dalamnya. Ini harus dipikirkan mulai sekarang,” ungkap Politisi Golkar asal Desa Landih, Bangli itu.
Bilamana sudah ada rancangan program, lanjut Darsana, sesegera mungkin Dinas PKP merancang anggarannya. Sehingga eksekutif maupun legislatif dalam anggaran perubahan 2022 ini, bisa menganggarkan pos tersebut.
“Karena sifatnya urgent tentu teman-teman di Dewan akan mengawal rancangan program yang diajukan Dinas PKP,” tegas Nengah Darsana. (750)
