BANGLI | patrolipost.com – Berbicara masalah ketahanan pangan tidak bisa lepas dari proteksi pemerintah kepada petani dalam upaya untuk membantu petani dalam menghadapi pemasalahannya. Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli Ida Bagus Made Santosa saat rapat kerja antara Komisi III DPRD Bangli dengan Dinas PUPR Perkim Bangli dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, pada Jumat (17/1/2024).
Menurut anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini, sejauh ini kepedulian pemerintah terhadap petani masih minim. Buktinya kerap terjadi ketika panen raya justru harga anjok dan petani alami kerugian. Selain itu banyak saluran irigasi yang rusak.
“Di sini perlu peran pemerintah dalam upaya melindungi petani mulai dari hulu sampai hilir,” ungkapnya. Berbicara masalah ketahan pangan perlu adanya subsidi bagi petani. Subsidi bisa dalam bentuk bantuan bibit dan pupuk serta membantu petani dalam pemasaran hasil pertanian.
Selain itu IB Santosa juga menyinggung masalah serbuan lalat, khususnya di Kintamani yang belum ditangani secara konkret. Jika dibiarkan berlarut- larut akan mengancam terhadap dunia pariwisata Kintamani yang saat sedang berkembang pesat.
”Pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menuntaskan masalah ini bila perlu menggandeng pihak ketiga dalam menangani masalah ini. Pemerintah jangan hanya sekadar berwacana saja,” tegasnya.
Kepala Dinas PKP Bangli I Wayan Sarma mengatakan berbicara proteksi pemerintah terhadap petani telah dilakukan yakni di tahun 2024 kemarin pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan bibit.
”Pemerintah pusat juga memberikan subsidi untuk pemenuhan pupuk organik bagi petani,” jelasnya. Adapun tujuan pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk menjaga agar harga pupuk di pasar tidak memberatkan petani, sehingga petani dapat meningkatkan hasil produksinya.
Sementara masalah penanganan lalat, kata Wayan Sarma, pemicu serbuan lalat adalah penggunaan limbah ternak (kotoran ayam) secara langsung oleh petani untuk pupuk. Sejatinya untuk menangani permasalahan ini pihaknya sempat melakukan Bimtek dengan menggandeng beberapa kelompok tani namun hasilnya belum efektif.
”Kami punya rencana akan menggandeng akademisi dari Perguruan Tinggi untuk mencari solusi mengatasi serbuan lalat yang terjadi,” jelas Wayan Sarma. (750)
