BANGLI | patrolipost.com – Berkaca dari beberapa kegiatan fisik yang terancam pengerjaannya tidak selesai tepat waktu dan bahkan ada yang tidak tuntas pengerjaannya mengundang keprihatinan kalangan DPRD Bangli. Pihak Dewan berharap agar dalam proses tender kegiatan dilakukan secara selektif.
Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa mengatakan sejatinya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran begitu besar dalam menunjang pembanguan infrastruktur. Semisal untuk pembangunan DPT di Desa Tamanbali, Bangli. Pemerintah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah agar akses jalan alternatiftersebut bisa berfungsi seperti sedia kala. Namun selaku pemenang tender, pihak rekanan /kontraktor malah tidak mampu untuk tuntaskan pekerjaannya.
”Justru yang dirugikan dengan tidak tuntasnya pengerjaan DPT tersebut adalah selain pemerintah daerah juga masyarakat umum,” jelas Made Sudiasa, Jumat (2/12/2022).
Melihat realita tersebut dan mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang lagi ke depannya, politisi asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku ini meminta agar dalam proses tender dilakukan secara selektif.
”Selektif dimaksud yakni dengan melihat jejak rekam atau kredibiltas perusahaan, jika sebelumnya memiliki catatan hitam, perusahaan tersebut jangan diberikan ruang untuk ambil kegiatan di Bangli,” jelas anggota Dewan dari Partai Demokrat ini.
Memang tidak dipungkiri satu orang bisa memiliki beberapa bendera, jika bendera yang satu kena black list mereka ikut tender gunakan bendera yang lain. Namun langkah ini bisa diatasai jika dalam tahapan tender dilakukan secara selektif.
“Dalam tahap prakualifikasi saja kita sudah bisa mengetahui nama-nama pemilik perusahaan, begitu juga dalam penawaran, pada tahap evaluasi akan diketahui jika ada kejanggalan dalam Surat Penawaran Harga yang diajukan pihak rekanan yang ikut tender,” sebutnya.
Di sisi lain Ketua Komisi III DPRD Bangli, I Made Natis mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR Perkim. Karena pengerjaan tidak tuntas tahun ini maka pembangunan DPT tersebut menjadi skala prioritas penanganan di tahun 2023.
”Jalur tersebut merupakan jalan alternatif yang ramai dilewati kendaraan, selaku Dewan kami siap mengawal agar pembangunan bisa dilanjutkan tahun 2023,” tegas Made Natis.
Sementara Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta saat dikonfirmasi terkait beberapa kegiatan yang pengambilan pekerjaanya molor mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR Perkim.
”Nanti kami turun mengecek kegiatan yang pengerjaannya molor atau yang pengerjaan tidak tuntas hingga batas waktu yang telah ditentukan,” ujar Bupati Sang Nyoman Sedana Arta. (750)
