BANGLI | patrolipost.com – Penggunaan anggaran HUT Bangli ke 819 secara etika perlu ada pertanggungjawabannya. Pasalnya, kegiatan yang berlangsung serangkaian memeriahkan HUT Bangli tersebut, menggunakan anggaran secara gotong-royong yakni donasi baik dari ASN, BUMN, hingga BUMD. Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa, Jumat (5/5/2023).
Menurut anggota DPRD Bangli dari Partai Demokrat ini semangat masyarakat Bangli dalam rangka ulang tahun sangat luar biasa. Semangat Bangli jengah memberikan motivasi besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam HUT Bangli.
“Semangat Bangli jengah ini sekaligus mengingatkan kita untuk bangkit berbuat lebih bagi kabupaten kita, sehingga tidak selalu dipandang sebelah mata oleh kabupaten lain,” tegasnya.
Kata Made Sudiasa terkait kontribusi masyarakat Bangli lewat donasi untuk HUT Bangli, secara etika dan moral harus ada pertanggungjawabannya dari panitia atau pengelola anggaran.
”Ini berbicara etika sepeser pun penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh tidak dilaporkan, untuk mekanisme pelaporan terserah panitia,” tegasnya.
Made Sudiasa mencontohkan uang iuran, peturunan, ataupun dana Punia di masyarakat. Kata dia, bentuk urunan ini selalu ada pertanggungjawaban kemana dan digunakan untuk apa dananya.
“Tidak boleh masyarakat yang sudah ikut mepunia, ikut gotong royong dalam kegiatan ini, justru tidak tahu kemana dibawa uangnya,” jelas politisi asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku ini.
Sementara Ketua HUT Bangli Dewa Agung Suryadarma mengatakan semua anggaran HUT Bangli ke 819 sifatnya donasi. Sesuai perencanaan, kebutuhan anggaran HUT Bangli mencapai Rp 700 hingga 800 juta. “Secara hitungan matematis, kalau sumbangan dari ASN Pemkab Bangli saja totalnya mencapai Rp 500 jutaan,” ungkapnya.
Mengenai donasi yang dilakukan, Suryadarma mengatakan panitia HUT Bangli sudah menggelar sosialisasi yang dihadiri oleh Forkopimda Bangli. Ia menegaskan seluruh donasi masuk ke rekening Rise Of Bangli (ROB), selaku event organizer.
Sebutnya pada HUT Bangli tahun 2022, panitia juga sudah melakukan pertanggungjawaban. Ditegaskan pula, pada HUT Bangli 819 ini pembayaran apapun diusahakan dengan sistem non tunai. Dan di akhir kegiatan akan dilaksanakan audit dari inspektorat.
“Yang pasti kita akan tetap pertanggungjawabkan. Terhadap pemasukan, pengeluaran, dan terakhir saya meminta inspektorat melakukan audit. Hasilnya baru dipublikasikan ke rekan-rekan OPD, melalui pimpinan OPD,” ungkap Agung Suryadarma. (750)
