SEMARAPURA | patrolipost.com – Komisi III DPRD Klungkung dan Bapemperda Klungkung menggelar rapat koordinasi dengan PDAM Tirta Mahottama di ruang rapat DPRD Klungkung, Selasa (9/2). Dalam Rapat tersebut dilaksanakan membahas prihal masterplan PDAM Klungkung, pasca menjadi Perusahaan Umum Daerah.
Rapat koordinasi dimulai sekitar pukul 09.30 Wita, dan dibuka langsung Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom, dan dipimpin Wakil Ketua I Wayan Baru. Sementara dari eksekutif dihadiri Asisten II (Administrasi Perekonomian dan Pembangunan) Setda Klungkung, Luh Ketut Ari Citrawati. Sementara dari PDAM, dihadiri langsung I Nyoman Renin Suyyasa dan jajaran PDAM lengkap.
Rapat diawali dengan pemaparan Dirut PDAM I Nyoman Renin prihal masterplan PDAM kedepan, hingga kendaala yang dihadapi saat ini. Pada intinya dalam pemaparannya, master plan PDAM Klungkung kedepan mewujudkan layanan 100 persen air bersih pada tahun 2023, dengan mengandalkan pinjaman dari program PEN (Pembangunan Ekonomi Nasional) senilai sekitar Rp 74 miliar. Pinjaman itu selain dilakukan untuk optimalisasi sumber mata air, juga untuk penambahan jaringan di Klungkung daratan, serta wilayah Nusa Penida.
Setelah pemaparan tersebut, beberapa anggota dewan menyampaikan pandangannya terkait rencana PDAM kedepan. Seperti yang diungkapkan Gede Artison Andarawata. Dirinya mempertanyakan, apakah PDAM memiliki rencana lain untuk optimalisasi pelayanan PDAM jika pinjaman PEN tidak terealisasikan.
“PDAM semestinya memiliki rencana cadangan, jika pinjaman PEN tidak cair. Tujuan peningkatan pelayanan kam harus dicapai,” ujar Gde Artison Andarawata yang juga putra Maestro lukis almarhum Nyoman Gunarsa ini.
Hal serupa ditanyakan juga oleh Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru. Ia mempertanyakan, prihal pelayanan 100 persen air bersih ke masyarakat tahun 2023, akan terealisasi jika pinjaman PEN turun.
“Jadi jika pinjaman PEN turun, jadi pelayanan 100 persen air bersih ke masyarakat tidak terealisasi tahun 2023?” tanyanya.
Dilain pihak Ketua Komisi III DPRD Klungkung, I Wayan Mardana mempertanyakan, Jika dana PEN turun dan dimanfaatkan untuk pelayanan PDAM, apakah bisa mendongkrak APBD Klungkung. Dirinya mempertanyakan terkait perkembangan usulan pinjaman PEN dari Pemkab Klungkung ke pemerintah pusat sudah seperti apa, cetusnya.
Kritik pedas dikemukakan oleh anggota Komisi III lainnya, AA Sayang Supartha dengan tegas meminta PDAM Klungkung jangan dulu merekrut tenaga kerja. “Selama kondisi keuangan PDAM seperti saat ini, jangan menerima pegawai dulu. Termasuk dari lingkaran penguasa,” ungkap Anak Agung Sayang Suparta tanpa merinci lingkaran penguasa yang dimaksudkannya.
Dirinya lebih jauh menyinggung dengan tegas agar pihak PDAM Klungkung untuk sementara ini jangan merekrut tenaga kerja dulu sebelum mengoptimalkan pelayanan hingga pendapatannya bisa meningkatkan kinerja penghasilannya. Gung Sayang secara khusus menyinggung dimana saat ini PDAM terus merugi sehingga menjadi beban Pemda, kedepan diharapkan bisa tuntas melayani air minum masyarakat Klungkung. (855)
