MAKASSAR | patrolipost.com – Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (11/6/2020). Mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan virus corona baru alias covid-19 yang nilai berfantastis.
Pantauan di lokasi demo, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Tamalate itu mulanya hendak membakar ban dalam aksinya. Namun, hal itu urung dilakukan setelah mereka diterima dan aspirasinya didengar oleh dua legislator Makassar, Kasrudi dan Azwar.
Ketua Umum HMI Koordinator Komisariat Tamalate Cabang Makassar, Ilham, menyampaikan tuntutan transparansi dalam penanganan covid-19 sudah disampaikannya, baik kepada pemerintah maupun legislatif. Sebelum menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD, mereka ternyata sudah menyambangi Balai Kota Makassar.
Ilham menyebut pihaknya meminta adanya transparansi karena anggaran covid-19 di Kota Makassar sangatlah tinggi. Besarnya jumlah anggaran itu patut diawasi agar tidak ada penyelewengan maupun penyimpangan. Terlebih, saat kondisi sulit seperti ini tatkala pandemi corona.
“Makassar kan punya anggaran tertinggi di Indonesia (tingkat kota) untuk penanganan covid-19, infonya sampai Rp749 miliar. Nah, kita mau tahu sejauh mana eksekutif memakainya dan sejauh mana legislatif mengawasinya,” ujar Ilham.
“Ya ini perlu diawasi dengan serius. Apalagi ada stigma kurang percaya mahasiswa dan masyarakat,” sambung dia.
Ia pun meminta agar Pemkot dan DPRD Makassar menggelar dialog interaktif secara terbuka melalui media sosial. Sejauh ini, Ilham menyebut Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf siap memenuhi permintaan mahasiswa dan mengagendakannya pada Senin mendatang.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi, menyampaikan tanpa diminta, pihaknya pasti mengawasi penggunaan anggaran covid-19 tersebut. Bahkan pihaknya berencana memanggil pihak pemerintah kota terkait rincian penggunaan anggaran.
“Ya 50 persen sudah di-refocusing kepada tiga bidang yaitu kesehatan, sosial dan BPBD. Kami akan panggil kembali, untuk minta rinciannya apa-apa saja yang dibeli, apalagi kan banyak juga sumbangan swasta,” tutur Kasrudi yang menyebut undangan dialog pada Senin depan tidak bisa diikutinya karena ada agenda rapat.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar lainnya, Azwar, menjelaskan pihaknya terus mengawasi penggunaan anggaran itu. Bahkan, dewan sudah memperingatkan pihak eksekutif ihwal laporan penyaluran bantuan yang diduga tidak tepat sasaran.
Dia pun mengapresiasi sikap dari mahasiswa yang ingin mengawal anggaran covid-19 di Kota Makassar. “Kita senang sekali adik-adik mengawal ini,” tandasnya.(305/snc)
