DENPASAR | patrolipost.com – Forum Media Peduli LPD – BKS LPD menggelar diskusi nasional bertajuk Eksistensi LPD dalam Pembangunan Perekonomian Desa Adat di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Bali Bangkit di Gedung PWI Lumintang Denpasar, Kamis (17/2/2022). Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan atau edukasi terkait tata kelola serta apa dan bagaimana mengelola LPD sehingga terhindar dari jerat hukum.
Diskusi yang dibuka secara resmi oleh Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas PMA Provinsi Bali, Kepala MDA kabupaten/kota, Kepala BKS Provinsi Bali dan Kepala BKS kabupaten/kota. Diskusi menghadirkan 9 narasumber yakni pemerhati LPD IB Rai Darmawijaya Mantra, Unsur PHDI Pinandita Drs I Ketut Pasek Swastika, Sekretaris Nayaka MDA Bali Drs I Gede Nurjaya MM, Kepala Divisi Dana & Jasa BPD Ida Bagus Nyoman Ari Suryantara, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr Ketut Sumedana SH MH, Keynote Speaker Dr I Dewa Gede Palguna SH MHum, Kabidhum Polda Bali Kombes Pol IGN Rai Mahaputra SIK, Dosen FEB Unud Prof Dr Drs I Wayan Ramantha MM Ak dan Ketua BKS LPD Bali Drs. Cendikiawan SH MSi.
Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra mengapresiasi dilaksanakannya diskusi ini mengingat LPD telah berjasa dalam memberi sumbangsih dari pertama hadir hingga saat ini masih di rasakan masyarakat khususnya bagi masyarakat Bali.
“Jadi LPD tidak hanya dalam konteks adat tetapi mencakup semua komponen. Ini merupakan forum diskusi yang sangat komplit narasumbernya,” ujarnya.
Pihaknya berharap media dapat memanfaatkan momentum diskusi ini untuk menggali dan memberitakan LPD dalam berbagai konteks yang bisa dipublikasikan. Terutama di masa pandemi hadirnya LPD tentunya memberi udara segar bagi masyarakat yang terdampak dari segi ekonomi.
Sementara kegiatan ini digelar Forum Media Peduli LPD yang terdiri atas 8 media yakni Patrolipost.com, Baliviralnews.com, Baliilu.com, Penabali.com, Porosbali.com, Bali Berkarya.com, Poros Informatif.com, dan Barometer Bali.
Senada dengan Ketua PWI Bali, Ketua panitia Nyoman Sarmawa memaparkan LPD merupakan salah satu unit usaha desa adat dan dominan dimiliki oleh desa adat di Bali.
“Catatan kami, dari 1.493 desa adat di Bali, 1.437 desa adat telah memiliki LPD. Peran LPD pun sudah sangat dirasakan oleh krama dan desa adat dalam menyukseskan program-program di desa adat. Hal ini karena 20 persen keuntungan LPD di setor ke desa adat untuk menunjang program-program desa adat,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakannya karena itu, peran LPD bagi desa adat relative besar. Sehingga pihaknya berharap LPD wajib hukumnya untuk maju dan berkembang dan tentunya tetap mampu mendukung eksistensi desa adat.
Namun yang terjadi saat ini, sejumlah LPD mengalami masalah, baik dari sisi tata kelola maupun terjerumus dalam kasus hukum. Untuk inilah, Forum Media Peduli LPD menggelar diskusi guna memetakan permasalahan tersebut.
“Kami menampilkan 9 narasumber meliputi dari unsur historis, akademisi, praktisi, unsur penegak hukum, unsur BKS, MDA serta PHDI. Tujuannya hanya satu ingin memperoleh edukasi terhadap tata kelola serta mengelola LPD dengan benar sehingga terhindar dari hukum,” tuturnya.
Bertitik tolak dari sektor yang kiranya dapat didorong untuk menghidupkan perekonomian Bali, sekurangnya sampai pulihnya keadaan terutama masyarakat di Bali yang kesehariannya tak lepas dari adat, budaya dan agama. Terlebih perkembangan lingkungan strategis, serta mengantisipasi perkembangan ekonomi ke depan sangatlah penting dan mendasar untuk dilaksanakan pengkajian strategi pembangunan ekonomi berbasis desa adat melalui kehadiran LPD di Provinsi Bali pasca pandemi Covid-19 menuju Bali Bangkit.
Oleh karena itu, Forum Media Peduli LPD mengajak semua elemen masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah serta masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan serta program-program dalam merumuskan strategi pemberdayaan LPD ke depan. (030)
