Rwanda | patrolipost.com – Dalam sidang forum parlemen dunia di Kigali, Rwanda yang dihadiri oleh lebih dari 165 parlemen dari berbagai belahan dunia, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana (PSR) berbagi pengalaman bagaimana sektor UKM, UMKM, dan UMi berkontribusi bagi perekonomian nasional Indonesia, dengan menghasilkan 61 persen dari PDB.
Dikutip dari keterangan resminya, Senin (31/10), Putu Supadma Rudana yang juga merupakan anggota Komisi VI membidangi sektor UMKM, dalam forum parlemen dunia yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) pada sidang Komite Pembangunan Berkelanjutan menyampaikan, kerja sama internasional di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi menurutnya dianggap penting.
“Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Usaha Mikro (UMi) adalah bidang yang paling terdampak pendemi. Namun di sisi lain, sektor ini telah terbukti menjadi sektor potensial bagi upaya pemulihan pascapandemi,” ujar Supadma Rudana. UKM, UMKM, dan UMi memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara karena telah berhasil menyerap hampir 97 persen tenaga kerja di Indonesia, sambung politikus asal Bali ini.
Lantas Putu mencontohkan, sektor pariwisata, industri kreatif, dan budaya Bali yang sangat terdampak pandemi covid-19. Dalam merespons situasi ini, masyarakat Bali mengedepankan prinsip gotong royong, melalui kerja sama yang tangguh antar pemangku kepentingan baik di tingkat daerah maupun nasional, melalui serangkaian program penguatan kapasitas dan stimulus finansial bagi sektor UKM, UMKM, dan UMi yang terdampak.
Sehingga, saat ini perekonomian Bali mulai merangkak naik menuju normal seperti sedia kala. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran UKM, UMKM, dan UMi yang menjadi penggerak bagi roda ekonomi di daerah.
“Di masa pandemi, sektor ini menjadi tulang punggung bagi ekonomi nasional. Maka, kita harus berupaya memperkuat upaya melalui kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi bukan hanya di tingkat nasional namun juga internasional, untuk melakukan penguatan kapasitas bagi komunitas lokal penggerak UKM, UMKM, dan UMi di daerah karena pembangunan ekonomi adalah hak bagi seluruh individu,” ungkap Putu.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan stimulus finansial sebagai wujud dukungannya bagi sektor UKM, UMKM, dan UMi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang realisasinya telah mencapai Rp112, 84 triliun.
Putu menegaskan, literasi adalah hal yang paling utama dalam mendorong terwujudnya pemulihan ekonomi berkelanjutan melalui peran sektor UKM, UMKM, dan UMi. Secara khusus, literasi di bidang digital, keuangan, dan strategi pemasaran sangat dibutuhkan dalam menyiapkan setiap individu agar mampu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi semua,” pungkasnya. (*/wie)
