JAKARTA | patrolipost.com – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrat, Achmad menolak usulan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) untuk menaikkan biaya haji 2023 sebesar Rp69 juta. Menurutnya, kenaikan biaya haji hingga Rp69 juta itu sangat memberatkan para calon jamaah haji karena biaya yang teramat mahal.
“Kita Fraksi Demokrat menolak usulan kenaikan biaya haji ini, ini melukai hati masyarakat,” ujar Achmad dalam keterangannya, Rabu (25/1/2023). Dia menilai usulan kenaikan biaya haji tersebut akan berdampak pada jamaah yang sudah antre bertahun-tahun. Sebab, kata dia, masyarakat yang mengumpulkan uang bertahun-tahun demi menunaikan ibadah haji terpaksa harus mengurungkan niatnya.
“Mayoritas jamaah haji kan berasal dari kalangan petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, atau pekerja informal yang memiliki niat tulus dan menyisihkan uang sejak lama, tapi terpaksa ditunda akibat usulan rencana kenaikan BIPIH 2023,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I ini.
Maka itu, lanjut dia, pemerintah harus mempertimbangkan lagi terkait dengan kebijakan kenaikan biaya haji tersebut.
“Kita mengetahui kondisi ekonomi saat ini yang masih belum pulih total, sehingga mayoritas calon jamaah dipastikan tidak akan mampu membayar biaya tambahan yang besar, yaitu sekitar 40 jutaan dalam waktu singkat,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan semenjak usulan kenaikan haji tersebut digulirkan, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kepada Partai Demokrat.
“Lalu, masyarakat melalui FPD bertanya-tanya, ada apa ini? Kok kenaikannya begitu tajam dan drastis, tanpa ada sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah terhadap calon jamaah,” ungkap anggota Panitia Kerja (Panja) Haji ini.
Dia mengungkapkan ada tiga komponen yang menitipberatkan kenaikan ongkos haji yaitu transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Menurut dia, ketiga hal tersebut bisa diminimalisir.
“Soal transportasi yang selama ini hanya menggunakan dua maskapai yaitu Saudi Arabian dan Garuda. Ini kan bisa ditambah maskapai lain biar harga kompetitif. Begitu juga dengan katering atau waktu pelaksanaan haji di persingkat. Umpamanya dari 40 hari menjadi 30 hari,” ujarnya.
Partai Demokrat, kata dia, akan mendesak pemerintah untuk membatalkan usulan kenaikan jamaah haji tersebut demi kepentingan ibadah masyarakat.
“Kita akan mengritisi secara tajam bahwa usulan komposisi BIPIH (yang ditanggung jamaah) dan Nilai Manfaat jika dipertahankan di 70% : 30% ini juga bukan solusi yang tepat dan baik,” tegas mantan Bupati Rokan Hulu dua periode itu.
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan biaya haji lahan bisnis kepada para calon jamaah haji. Dia meminta pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan komponen biaya haji agar masyarakat tidak merasa keberatan untuk menunaikan ibadah haji.
“Pemerintah harus punya hati dan peraaan dengan situasi ini. Jangan ada pengurusan haji ini ada unsur bisnisnya. Jangan berbisnis. Kasihan masyarakat,” pungkasnya. Diketahui sebelumnya, Kemenag mengusulkan rate biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi menjadi Rp98,89 juta per jamaah.
Berikut rincian BIPIH untuk untuk biaya haji 2023 yang dibebankan kepada para jamaah seperti yang diusulkan pemerintah: -Biaya penerbangan (Embarkasi-Arab Saudi): Rp33.979.784. -Akomodasi di Makkah: Rp18.768.000 -Akomodasi di Madinah: Rp5.601.840 -Biaya hidup (living cost): Rp4.080.000 -Visa: Rp1.224.000 -Paket layanan Masyair: Rp5.540.109. (305/jpc)
